Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah.

Apalagi Jokowi mengaku jika pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadinya.

"Baiknya Presiden tidak perlu menyatakan pendapat pribadi. Karena Presiden memang figur yang sekaligus institusi. Selalu Presiden akan dipersepsi sebagai institusi karena karakter feodal kita," ujar Mardani Ali Sera di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Anggota DPR RI ini menegaskan, negara wajib hadir untuk memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Suriah ke Tanah Air.

"Untuk pemulangan, kita perlu tegas dan jelas negara wajib hadir. Jika tidak diselesaikan oleh Indonesia, maka akan menjadi problem bagi planet kita," ujar Mardani.

Dia mendorong, pemerintah untuk memetakan para eks ISIS itu sebelum dipulangkan ke Tanah Air.

Dengan begitu, imbuh dia, pemerintah tahu bagaimana cara menangani para eks ISIS berdasarkan kategori masing-masing.

"Petakan, buat roadmapnya mana yang harus dihukum, mana yang harus dimasukkan program ekonomi atau deradikalisasi dan mana yang harus dididik dengan kasih sayang. Sesudah itu buat aksi. Insya Allah hasilnya baik bagi bangsa dan masyarakat," ucap Mardani.

Jokowi: Kalau Bertanya Kepada Saya, Saya Akan Bilang Tidak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait rencana pemulangan 600 WNI eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia.

Jokowi berpendapat, secara pribadi tak menginginkan eks ISIS tersebut kembali ke Indonesia.

Namun, pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya. kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca: Fadli Zon Sebut Pemerintah Berkewajiban Mengembalikan WNI Eks ISIS ke Jalan yang Benar

Meski demikian, Jokowi memastikan akan membahas detail soal rencana kepulangan WNI eks ISIS tersebut.

Ia akan meminta kementerian terkait menghitung secara detail, mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika WNI eks ISIS terebut benar kembali ke tanah air.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.

Baca: Curhatan Jonathan Bauman setelah Gabung Arema FC, Disebut Pengkhianat oleh Pendukung Persib Bobotoh

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sebanyak 600 WNI yang sempat bergabung dalam kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.

Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Proses pemulangan mereka akan terwujud dalam waktu dekat.

Baca: Tes Kepribadian: Dari 4 Anak di Gambar Ini, Mana yang Memecahkan Vas?

Menurut Fachrul Razi, pemerintah tetap menerima mereka kembali karena Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membina ratusan WNI yang sempat tergabung ke dalam ISIS.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," ujar Fachrul dalam pidato sambutannya di acara Deklarasi Organisasi Kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima (PBL), Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara pada, Sabtu (1/2/2020).

BNPT sedang lakukan verifikasi data

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi data terhadap 600-an WNI eks ISIS di Suriah.

Menurutnya hal tersebut penting dilakukan karena masih banyak anak-anak dan perempuan yang masih menggunakan nama alias.

Selain itu, informasi yang masuk ke BNPT masih banyak yang hanya berupa nama dan foto.

"Informasi yang masuk sama kami ada yang berupa nama juga ada yang berupa foto, itu yang perlu diverifikasi karena namanya ada yang masih alias-alias itu, kebanyakan perempuan sama anak-anak," kata Suhardi Alius di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Baca: Pemerintah Didesak untuk Segera Pulangkan Anak WNI Eks ISIS dari Kamp Rojava

Dari 600-an orang tersebut, ia mengatakan sejauh ini BNPT memiliki data nama beserta foto sekira 100-an.

Meski begitu, ia mengatakan data tersebut masih perlu diverifikasi.

"Sementara untuk saat ini yang lengkap dengan foto ada sekira 100-an. Lebih dari seratus. Tapi itu juga masih perlu kita verifikasi lagi benar apa tidak ini, apakah mereka orang Indonesia atau bukan," kata Suhardi.

Baca: Kontroversi Pemulangan WNI Eks ISIS, Apa Kata Presiden, Mahfud MD, Menteri Agama, dan Kepala BNPT?

Ia mengatakan mendapatkan data dari beberapa komunitas internasional baik dari saluran intelijen maupun badan-badan internasional.

Berdasarkan infromasi tersebut, mereka tersebar di tiga kamp yang bernama Al Roj, Al Hol, dan Ainisa yang terletak di Suriah.

"Kami dapatkan (informasi) dari beberapa komunitas internasional, apakah saluran intelijen atau badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF dan keluarganya yang sekarang ada di Suriah. Di beberapa kamp itu. Di antaranya ada kurang lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi," kata Suhardi.

Seperti diketahui, Kepolisian RI menyampaikan, 47 dari 600 WNI eks ISIS yang rencananya akan dipulangkan ke Indonesia berstatus tahanan.

Baca: Politisi PDIP Diah Pitaloka: Eks ISIS Menolak Pancasila

"Kalau distatuskan hari ini mereka di sana 47 orang sebagai tahanan, kemudian selebihnya refugees," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Ia menilai, nantinya proses verifikasi dan profiling menjadi penting untuk mengetahui latar belakang mereka.

Selain memverifikasi 600 WNI yang rencananya dipulangkan, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah tempat mereka berada, seperti di Suriah, Irak, dan Iran.

"Informasinya kan 600 orang, tentunya salah satu langkahnya diverifikasi dan profiling dulu, benar tidak orang itu WNI. Kita harus jelas dulu track record-nya. Jadi masih ada proses itu untuk memastikan, sambil kita melihat sikap pemerintah dari sana," ujar dia.

Asep mengatakan, proses pemulangan WNI eks ISIS tersebut masih dalam kajian.

Baca: WNA China yang Dirawat di RSD Gunung Jati Cirebon Sudah Demam Sejak dari Hubei

Kajian itu dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia.

Menurut Fachrul, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.