TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin dirasa tepat untuk menjadi sosok yang mengambil alih dan menangani wacana pemulangan 660 warga Indonesia (WNI) eks ISIS.

Melansir Kompas.com, Choirul meminta Ma’ruf untuk mengambil alih menangani permasalahan ini, lantaran beredarnya pernyataan yang berbeda-beda antar pejabat publik beberapa hari terakhir.

"Karena ini persoalan juga penting beberapa kali juga kita punya pengalaman tapi konsolidasinya kurang maksimal."

"Terbukti dengan statement di publik yang berbeda-beda, ada baiknya ini diambil alih oleh Wakil Presiden," kata Choirul Anam dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Menurutnya, Ma'ruf cukup mumpuni menangani persoalan tersebut karena mempunyai latar belakang keagamaan.

Selain itu, Choirul Anam mengusulkan, Ma'ruf membentuk tim kerja khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan terorisme.

Ia juga menuturkan jika Ma’ruf bisa saja membuat koordinasi atau platform dan formula treatment bersama terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS.

"Sehingga ketika terjadi sesuatu yang persis kayak ini, enggak gagap gitu."

"Ada satu platform, satu formula, yang memang harus dilaksanakan secara bersama-sama," ungkap Anam.

3 Resiko Jika Pemerintah Pulangkan 660 WNI Eks ISIS

Pengamat Terorisme, Ridlwan Habib memaparkan ada tiga resiko yang harus siap dihadapi pemerintah jika memulangkan mantan anggota ISIS.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Jumat (7/2/2020).

Ridlwan Habib menyampaikan resiko pertama yakni ancaman keamanan.

"Saya bilang ancaman keamanan karena otoritas Kurdi yang sekarang menahan sekitar 400 tahanan lelaki dewasa dan 7000 sekian pengungsi wanita dan anak-anak."