Ma'ruf Amin Diminta Ambil Alih Tangani Wacana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS
Anam menuturkan Ma'ruf dapat membuat koordinasi atau platform dan formula treatment bersama terkait wacana pemulangan WNI.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin diminta untuk mengambil alih dan menangani wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai penunjukkan Ma'ruf untuk mengambil alih penting lantaran beredarnya pernyataan yang berbeda-beda antara masing-masing pejabat publik dalam beberapa hari terakhir.
"Kalau lihat dari beberapa hari terakhir kan ada statement-statement, pejabat A ngomong apa, pejabat B ngomong apa. Ada baiknya mulai saat ini Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengambil peran penting penanganan terorisme ini, khususnya alumni ISIS atau alumni dari luar negeri," ujar Anam, di Pizza Kayu Api, The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).
Baca: Komnas HAM Ungkap Alasan Pentingnya Pulangkan 600 WNI Eks ISIS, Kalau Tidak Ini Bahayanya
Anam menuturkan Ma'ruf dapat membuat koordinasi atau platform dan formula treatment bersama terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS. Sehingga meminimalisir kegaduhan.
Ia mencontohkan kasus serupa saat Wakil Presiden RI masih dijabat Jusuf Kalla (JK). Tatkala itu ada pernyataan negara selalu mendiskriminasi kelompok Islam dengan dikatakan sebagai teroris.
Namun saat itu, kata dia, JK langsung mengambil alih dan mengundang ormas-ormas untuk membantah informasi tersebut melalui ucapannya dan video.
"Makanya dengan peristiwa kemarin Kementerian Agama bilang apa, BNPT bilang apa, Pak Menkopolhukam bilang apa, sudah saatnya ini diambil oleh wakil presiden, bikin formulasi yang permanen," kata dia.
Baca: Komnas HAM Sebut WNI yang Jadi Kombatan ISIS Harus Diadili di Indonesia
Di sisi lain, pengambilan alihan wacana ini oleh Ma'ruf dapat meringankan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga Jokowi dapat berkonsentrasi pada masalah lain.
"Biarkan pak Ma'ruf bisa mengambil alih ini sebagai wapres. Terus pak presiden bisa konsentrasi agenda pembangunan yang lain. Kalau ada pembagian seperti itu, saya kira treatment dan formula kita untuk menangani problem ISIS maupun karakter yang lain di kemudian hari akan punya treatment yang kuat," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.