Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemulangan WNI Eks ISIS

BP2MI Belum Punya Info Soal Kemungkinan Pekerja Migran Indonesia Ada Dalam Daftar 689 WNI eks ISIS

Kepala BP2MI Tatang Budie Utama Razak mengatakan tak mengetahui pasti apakah ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk dalam daftar 689 WNI eks ISIS.

BP2MI Belum Punya Info Soal Kemungkinan Pekerja Migran Indonesia Ada Dalam Daftar 689 WNI eks ISIS
Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tatang Budie Utama Razak 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tatang Budie Utama Razak mengatakan tak mengetahui pasti apakah ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk dalam daftar 689 WNI eks ISIS.

"Kita sejauh ini belum mendapatkan informasi apakah di antara mereka ada PMI," ujar Tatang, di Kantor BP2MI, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Tatang menegaskan permasalahan tersebut ditangani Kementerian Luar Negeri.

Sehingga, pihaknya tak menerima informasi secara detail terkait status ataupun dari mana asal para WNI eks ISIS tersebut.

"Secara spesifik apakah mereka PMI kita belum tahu, baik status mereka dan dari mana mereka. Hanya mendengar angka sekitar 600," kata dia.

Karenanya, dia mengaku tak tahu menahu apakah ada pekerja migran Indonesia dalam kelompok tersebut dan terpapar paham radikal.

Baca: Polisi Tangkap Perempuan Terduga Pelaku Pembuang Jasad Bayi di Klaten, Kini Masih Diperiksa

Tatang justru menyinggung informasi WNI di Singapura yang dikabarkan menyumbang dana kepada kelompok radikal.

"Belum (tahu ada yang terpapar paham radikal atau tidak, - red). Hanya baru kita ketahui seperti WNI yang di Singapura, yang kabarnya sebagai penyumbang kelompok radikal dan akhirnya mendapatkan masalah hukum di Singapura," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas