TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pihaknya sedang merumuskan tim regional yang bakal menangani persoalan stunting di beberapa wilayah. Hal itu dikayakan usai rapat bersama jajaran menteri koordinator dan menteri terkait yang tergabung dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Yang penting bahwa semuanya koordinasinya tentu ada di Kemendagri yang memiliki aparat di bawah, kemudian juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa," kata Ma'ruf di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Tim regional, dikatakan Ma'ruf, akan memanfaatkan pendamping-pendamping dari berbagai bidang sosial di kementerian desa.

"Kita ingin lihat kembali, karena yang dialirkan itu, programnya itu seperti yang dibutuhkan desa itu apa, kekurangannya apa," kata Ma'ruf.

Baca: Kemensos Kenalkan Program Sembako Murah: Untuk Cegah Stunting, Transformasi dari BPNT

Lebih lanjut Ma'ruf menyebut, tantangan terbesar dalam percepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi, mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi di tingkat desa.

Sampai saat ini, terdapat anggaran lebih dari Rp29 triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah.

"Belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu kita tanya soal efektivitas anggaran tersebut yang belum cukup tercermin dalam penurunan stunting, selaim juga meminta Menko dan para Menteri untuk berkoordinasi dengan baik," pungkas Ma'ruf.

Dalam rapat pleno tersebut, hadir para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; Menteri Sosial Juliari Batubara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; dan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Sebelumnya, rencana soal tim regional yang bakal terjun mengatasi stunting di daerah berawal mula dari adanya 160 kabupaten yang berada di zona merah soal stunting. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuan dengan Wapres Ma'ruf pada awal Februari.

"Tadi saya mengusulkan agar duduk bersama dengan 16 kementerian dan lembaga terkait. Nah 160 ini harus diserang rame-ramai. Kita melakukan kegiatan terpadu, konvergensi," kata Tito di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020)

Meski tak menyebutkan kabupaten mana saja, Tito meyakini setiap kabupaten ada program stunting, tetapi tidak cukup anggarannya.

"Ada kementerian atau lembaga yang bekerja di sana, tapi belum sinkron dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga ada daerah yang dikeroyok ramai-rama, ada tempat lain tidak dikerjakan," lanjut Tito.

Maka itu, setelah mengusulkan untuk mengumpulkan kementerian dan pemda kabupaten 'merah' terkait, Tito mengkonfirmasi bahwa usulan itu akan segera terlaksana.

Nantinya, Tito menyebut permasalahan stunting di 160 kabupaten 'merah' akan dibentuk tim terpadu yang melibatkan pemda dan kementerian atau lembaga terkait.

"Setiap tim membuat planning apa yang dikerjakan, target berapa bulan, dan per bulannya dianalisis dan evaluasi. Jadi dieksekusi dan dievaluasi, sehingga kelihatan siapa yang bekerja, siapa yang tidak, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak. Itu paling penting karena prioritas dan persentase stunting yang relatif masih cukup signifikan," pungkasnya.