Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait penolakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun‎, Kepulauan Riau.

Menurut Jokowi konstitusi telah menjamin kemerdekaan setiap warga negara memeluk serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

"Ya ini masalah intoleransi, saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).

Baca: Sejarah Valentine dan Deretan Ucapan Selamat Hari Valentine, Cocok untuk Update Status WhatsApp

Jokowi mengatakan telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah.

Termasuk menindak tegas kelompok atau masyarakat yang menganggu kebebasan beribadah.

"Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan," katanya.

Baca: Jokowi Telepon Presiden China Xi Jinping Tawarkan Bantuan Tangani Virus Corona

Presiden mengatakan masalah pelarangan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun seharusnya bisa diselesaikan pemerintah daerah.

Hanya saja karena Pemda tidak bisa menyelesaikannya, maka ia perintahkan Menkopolkam dan Kapolri untuk membereskannya.

Baca: Zulkifli Hasan Jadi Ketua Umum PAN, Pengamat: Aura Partai Dekat dengan Pemerintahan, Jokowi Lega

Termasuk mengenai pengrusakan Mesjid di Minahasa Utara.

Jokowi tidak ingin aksi-aksi intoleransi tersebut menjalar ke daerah lain.

"Jangan sampai intoleransi ada. Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan," katanya.