TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS dalam rapat terbatas pada Selasa (11/2/2020) kemarin.

Hal ini dilakukan untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga negara di Indonesia.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (FTF) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orangtuanya.

Baca: Pendiri NII Crisis Center: Anak-anak Eks ISIS yang Dilatih Pegang Senjata Tak Usah Dipulangkan

Baca: WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan, Robikin Emhas Sebut Keputusan Pemerintah Tepat: Seuai Arahan PBNU

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan, pemerintah juga telah mengantisipasi untuk mencegah eks ISIS pulang sendiri ke Tanah Air.

"Kan bisa terjadi (mereka pulang sendiri). Itu kita sudah antisipasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Mahfud menilai, ada dua kemungkinan cara para eks teroris pulang ke Indonesia.

Pertama, melewati jalur tikus atau jalur ilegal.

Kedua, menggunakan jalur legal dengan berangkat dari negara yang bebas visa.

Baca: Simpang Siur Pemulangan Nasib 689 WNI Teroris Pelitas Batas & Eks ISIS, Pemerintah Indonesia Menolak

Baca: Live Streaming Mata Najwa, Tema: Menangkis ISIS, Rabu 12 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

Ia menduga ada sejumlah eks teroris yang hanya pura-pura membakar paspor, padahal masih menyimpan paspor mereka.

Dengan begitu, upaya untuk pulang ke Tanah Air lewat jalur legal masih dimungkinkan.

"Misalnya (mereka pulang lewat) satu negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi, sudah ditangkal semua," kata dia.

Akan tetapi, Mahfud MD enggan menjelaskan lebih jauh langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan.

Mengapa?