TRIBUNNEWS.COM - Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tunjukkan sikap tegas terkait pemulangan WNI yang terlibat ISIS.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menyebut bahwa pemerintah Indonesia tak akan memulangkan WNI eks ISIS.

"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Namun Jokowi tak menanggapi bagaimana status kewarganegaraan mereka (mantan anggota ISIS).

Jokowi justru menjelaskan, jika pemerintah akan memprioritaskan keamanan 260 juta penduduk Indonesia di Tanah Air dibanding memikirkan 689 WNI teroris pelintas batas tersebut.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," lanjut Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga sudah mengeluarkan perintah agar data 689 orang yang bersangkutan harus diidentifikasi.

Baca: Pemerintah Tak Pulangkan WNI eks ISIS, Achmad Michdan Sebut Bukan Keputusan yang Tepat

Data mereka akan dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal.

Hal tersebut dituliskan akun sosial media resmi @jokowi pada hari yang sama.

"Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini.

Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI.

Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu.

Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal," cuit akun @jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan jika pemerintah masih memberi peluang untuk beberapa golongan, yakni yatim, yatim piatu di bawah usia 10 tahun.

Baca: Jokowi Sebut 689 Teroris Lintas Batas Sebagai ISIS Eks WNI, Bukan WNI Eks ISIS

Namun hingga kini,golongan tersebut belum diketahui jumlahnya.

"Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun.

Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada.

Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," pungkas cuitan @jokowi.

Sementara itu, keputusan untuk tak memulangkan WNI terduga eks ISIS ini juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Dikutip Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan hal senada.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud.

Ia mengatakan, keputusan itu diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Pemerintah Tak Berencana Pulangkan ISIS Eks WNI"

(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari/ Kompas.com/ Rakhmat Nur Hakim)