Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua KPK Temui Menteri Perhubungan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambangi kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Penulis: Ria anatasia
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Ketua KPK Temui Menteri Perhubungan
Tribunnews.com/Ria Anatasia
Ketua KPK Firl Bahuri dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambangi kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ditemani langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Firli tiba di Kemenhub pukul 08.15 WIB.

Dia mengenakan batik berwarna hitam emas.

Ternyata, Keberadaan Firli di Kemenhub dalam rangka untuk menyaksikan penandatangan komitmen Kemenhub untuk menciptakan wilayah bebas korupsi.

"Hari ini saya hadiri kegiatan pencanangan komitmen pembentukan zona integritas yang dilaksanakan Kemenhub. Zona integrasi penting sasarannya adalah Kemenhub itu menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dalam melayani masyarakat," kata Firli.

Baca: Pagi-Pagi Ketua KPK Datangi Gedung Kemenhub, Ada Apa?

Firli menampik bila kehadirannya itu sebagai bagian dari safari ke sejumlah instansi pemerintahan. Sebelumnya, mantan ajudan Wakil Presiden periode 2009-2014 Boediono itu sempat menyambangi kantor Kementerian BUMN hingga Kementerian PUPR.

"Bukan safari. Ini adalah menghadiri kegiatan pencanangan komitmen untuk wujudkan wilayah bebas korupsi," katanya.

Berita Rekomendasi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebanyak 12 subsektor menyatakan berkomitmen untuk menciptakan wilayah bebas korupsi.

Upaya pencegahan yang dilakukan di antaranya menguatkan pengawas internal, mengingatkan ASN Kemenhub secara rutin hingga menggunakan teknologi dan menerapkan digitalisasi layanan.

"Tadi yang disampaikan pak Menhub, beliau sudah melakukan beberapa hal untuk mewujudkan zona integritas," kata Firly.

"Antara lain penguatan sistem pengawasan internal, penguatan aparatur pengawas pemerintah. Ini menjadi penting kalau saja seluruh inspektur bekerja optimal, melakukan perbaikan, pengajian sistem pelayaanan dan pengadaan barang dan jasa, tentu tak terjadi korupsi," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas