Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemulangan WNI Eks ISIS

Pernyataan Moeldoko dan Mahfud MD soal Kemungkinan WNI Eks ISIS Pulang ke Indonesia secara Ilegal

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, pemerintah akan menempuh langkah hukum jika 689 warga negara Indonesia eks ISIS pulang.

Pernyataan Moeldoko dan Mahfud MD soal Kemungkinan WNI Eks ISIS Pulang ke Indonesia secara Ilegal
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, pemerintah akan menempuh langkah hukum jika 689 warga negara Indonesia eks Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) pulang ke Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang kewarganegaraan bahwa orang yang mempunyai niat ikut berperang di luar negeri, sudah bisa dijerat hukum.

"Dalam kajian rapat dengan Presiden, ada undang-undang yang mengatakan tentang kewarganegaraan. Siapa yang sudah punya niat (menjadi kombatan di luar negeri), ya sudah bisa diadili," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Karena mereka ke sana (luar negeri) dalam rangka gabung dengan ISIS, sebuah organisasi terorisme, itu sudah masuk kategori."

"Begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum," jelas Moeldoko.

Baca: Moeldoko Sebut 689 Eks ISIS dari Indonesia Berstatus Stateless

Baca: Siapa Pendamping Moeldoko? KSP: Tunggu Keputusan Presiden

Ia menyampaikan, Presiden Jokowi juga sudah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian terkait, untuk mendata ulang WNI yang menjadi kombatan di luar negeri.

"Pendataan secara detail, akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu."

"Dari jumlah 689 dari anak-anak, ibu-ibu dan kombatan akan didata dengan baik," ungkapnya.

Menurutnya, pendataan tersebut akan dilakukan selama empat bulan ke depan.

Nantinya, data tersebut dijadikan pegangan bagi petugas imigrasi di pintu-pintu keluar masuk Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko (Tribunnews.com/ Rina Ayu)
Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Nuryanti
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas