TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat akan menghormati jika Partai Amanat Nasional (PAN) meninggalkan oposisi dan merapat ke partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan keputusan itu merupakan sikap politik masing-masing partai.

“Wacana Zulkifli Hasan membawa PAN menjadi bagian pemerintah itu kedaulatan PAN sendiri dan tentu kita hormati," ujar Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Tetap di oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintah, menurut anggota Komisi III DPR RI, itu merupakan keputusan internal partai berlambang matahari itu.

Baca: NasDem: Akan Amat Canggung PAN yang Kemarin Bilang Pemerintah Gagal Malah Bergabung

Karena itu, Demokrat tidak punya wewenang apapun untuk mencampuri rumah tangga PAN.

"Sikap politik semua partai politik adalah independen berdaulat penuh untuk itu," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) belum jelas menentukan arah berkoalisi atau oposisi di Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Jepang Turunkan Penumpang Lansia dari Kapal Pesiar Diamond Princess

Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN Periode 2020-2025. Ia meraih suara lebih banyak dari Calon Ketua Umum lain, yakni Mulfachri Harahap dan Dradjad Wibowo. Zulkifli meraih 331 suara, Mulfachri 225 suara, Dradjas 6 suara, dan 3 suara tidak sah.

Zulkifli kini menjadi nahkoda partai berlambang matahari tersebut dengan Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PAN.

Namun, Zulkifli belum menentukan arah partai apakah akan berkoalisi atau menjadi oposisi Pemerintahan Jokowi.

Zulkifli mengatakan PAN tidak akan masuk ke dalam pemerintahan, tapi juga tidak sebagai oposisi pemerintah.

"Kita akan jadi mitra kritis, bisa memberikan solusi masalah-masalah yang dihadapi. Masuk tidak, oposisi juga tidak," ujar Zulkifli di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (12/2/2020).