TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah terus mengantisipasi kemungkinan WNI eks ISIS pulang melalui jalur tikus atau jalur ilegal. Mahfud meyakini belum seratus persen WNI eks WNI membakar paspornya.

Dikhawatirkan para teroris pelintas batas tersebut masuk ke Indonesia melalui negara bebas visa. "Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong. Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar. Lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca: TB Hasanuddin: Monitoring Eks ISIS Asal Indonesia Mestinya Dilakukan Secara Tertutup

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Achmad Djamaludin memperkirakan mantan kombatan ISIS asal Indonesia yang akan pulang ke Tanah Air akan banyak melewat jalur laut di perairan Filipina. Meski demikian ia mengatakan polisi, BAIS TNI, dan BIN telah melakukan langkah antisipatif terkait kemungkinan tersebut.

"Dari Kepolisian, BAIS TNI, BIN itu juga sudah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan itu. Larinya kan akan paling banyak ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Filipina. Itu jalurnya paling banyak ke sana," kata Achmad, Kamis (13/2/2020).

Baca: Soal Pemulangan Anak Kombatan ISIS, Komisi VIII Usul Pemerintah Lakukan Hal Ini

Mahfud enggan membeberkan secara rinci terkait langkah antisipasi pemerintah. Karena, ia khawatir jika langkah tersebut dibeberkan maka kombatan ISIS itu akan mencari cara lain untuk pulang ke tanah air. "Itu kita sudah antisipasi, tapi kan ga harus dibilang ke Anda semua. Kalau ditangkal diceritakan mereka bikin cara lain," jelasnya.

Mahfud juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS. "Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

Sebelumnya, pendamping Korban Bom Samarinda, Birgaldo Sinaga menyatakan pemulangan WNI eks ISIS ini adalah suatu kekeliruan. "Ketidak adilan dan melukai perasaan keluarga korban terorisme itu yang ada dibenak saya," ujar Birgaldo dalam kompas pertang (9/2/2020).

Menurutnya larangan pemulangan para WNI ini bukan soal apakah orang tersebut bisa berubah atau tidak. Melainkan, ini sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka sat memilih untuk menjadi bagian ISIS.

Baca: Data Jumlah Eks ISIS Asal Indonesia Berdasarkan Info Dari CIA

"Saya kira ada hak dan tanggung jawab atas konsekuensi terhadap setiap anak bangsa secara adil bahwa setiap tindakan itu membuat konsekuensi. Mereka pergi ke Baghdad, ke Suriah tentunya ingin bergabung di ISIS," imbuhnya.

Pakar intelejen Stanislaus Riyanta berharap, pemeritah tetap memantau anggota ISIS eks WNI tersebut. Jangan sampai, ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi ini untuk mengganggu stabilitas keamanan. Dengan mengirim anggota ISIS eks WNI ke Indonesia dengan tujuan tertentu namun berujung pada mengirim sumber ancaman ke Indonesia.

Ia mengingatkan, potensi adanya aksi balas dendam yang dilakukan oleh kelompok radikal sangat mungkin terjadi.

Baca: Tak Setuju Eks ISIS Dilarang Pulang, Fadli Zon Didebat Keras Fadjroel Rachman dan Hikmahanto Juwana

"Kelompok radikal tersebut kemungkinan akan sakit hati dan kecewa kepada pemerintah karena teman, keluarga atau bagian dari kelompoknya yang Timur Tengah tidak difasilitasi untuk kembali ke Indonesia," ujarnya.

Apapun risiko yang terjadi, keputusan pemerintah untuk mengutamakan keselamatan 260 juta lebih warganya dari aksi radikalisme dan terorisme harus dihormati dan didukung.

Namun, implikasi dan risiko dari keputusan tersebut juga harus diwaspadai. Terutama adanya masuknya ISIS eks WNI secara ilegal ke Indonesia dan adanya potensi aksi balas dendam dari kelompok tertentu sebagai sikap solidaritas sesama ISIS.

Baca: Jokowi Sebut ISIS eks WNI, Mahfud MD: Kita Tak Cabut Kewarganegaraan, Tapi Nggak Mau Mereka Pulang

"Ketegasan pemerintah untuk menolak kembalinya anggota ISIS eks WNI diharapkan menjadi peringatan bagi kelompok radikal, bahwa pemerintah Indonesia punya sikap tegas. Tentu saja pertentangan akan terjadi termasuk jika dihadapkan perspektif kemanusiaan dan HAM," ia mengingatkan.