Nizarli atas sepengetahuan Irwandi telah menerima Rp 3,7 miliar.

Adapun, uang tersebut berasal dari pihak mantan tim sukses Irwandi yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Aceh.

Menurut jaksa, setelah menerima uang tersebut, Irwandi tidak melaporkan penerimaan kepada KPK.

Baca: Penampilan Anggun Mayangsari Gunakan Kebaya Hijau Transparan Saat Hadiri Pernikahan Cucu Soeharto

Baca: Ombudsman Ingatkan agar Pemerintah Beri Kepastian Soal Perpres Harga Gas

Sesuai batas waktu yang ditetapkan undang-undang, gratifikasi yang diterima penyelenggara negara harus dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterima.

Irwandi dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemudian, melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Atas vonis hakim itu, Irwandi kemudian mengajukan banding.

Namun bukannya berkurang, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menambah hukuman untuk Irwandi menjadi 8 tahun penjara.

Setelah itu Irwandi menyewa jasa Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, tetap saja permohonan kasasinya ditolak.(tribun jabar/meg/dod)