TRIBUNENWS.COM, JAKARTA - Universitas Indonesia melalui Pusat Kajian Gizi Regional (PKGR) UI atau SEAMEO – RECFON (Southeast Asian Ministers of Education Regional Centre for Food and Nutrition) meluncurkan dua policy brief atau usulan kebijakan berupa Percepatan Penanganan Stunting dengan Pemanfaaatan Pajak dan Cukai Rokok dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Melalui Pengendalian Tembakau dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Sekolah.

Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc mengatakan, perguruan tinggi memiliki kekuatan sebagai think tank, demikian halnya UI berkomitmen menghasilkan inovasi maupun buah pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

Melalui PKGR UI/SEAMEO-RECFON, UI melakukan kajian dan penelitian terkait isu penyalahgunaan rokok dan tembakau yang dapat memberikan dampak buruk bagi pembangunan SDM Indonesia yang unggul, aktif, sehat dan berprestasi.

Hal ini seturut pula dengan prioritas utama Presiden Jokowi yaitu pembangunan SDM bangsa.

"Diharapkan usulan ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian dan Lembaga terkait di dalam mengendalikan dampak bahaya yang ditimbulkan rokok dan produk tembakau lainnya khususnya bagi kesehatan dan kesejahteraan anak," katanya saat peluncuran policy brief di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca: Cerita Karni Ilyas Telusuri Korea Selatan di Era Diktator: Rambut Cepak Semua, Rokok Hanya 1 Merek

Baca: Resmi Dibentuk, Appnindo Dukung Pengusaha Rokok Elektrik

Pusat Kajian Gizi Regional UI merekomendasikan empat poin :

Pertama,  stunting merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh belanja rokok di masyarakat.

Hal ini perlu disadari oleh masyarakat secara umum, dan secara khusus kepada para pemegang kebijakan di tingkat daerah dan petugas kesehatan.

Kedua, beranjak dari kesadaran akan keterkaitan stunting dengan konsumsi rokok, maka perlu ada prioritas anggaran terhadap program percepatan penanganan stunting yang dialokasikan dari pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Ketiga, alokasi pajak rokok untuk percepatan penangangan stunting perlu dituangkan dalam rencana anggaran e-budgeting pemerintah daerah.

Keempat, pemda perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pemanfaatan pajak rokok dan DBHCHT untuk program kesehatan sehingga dapat dipantau apakah dana tersebut sudah digunakan secara tepat guna atau belum.

Baca: Oknum Polisi di Lampung Barat Digrebek Sedang Kencan di Kamar Hotel dengan Istri Wartawan

Baca: Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Manajemen GoPay Pastikan Bukan karena Faktor Nadiem Makarim

dr. Grace mengatakan, berdasarkan data dari Pusat Kajian Jaminan Sosial UI (PKJS UI), anak dari keluarga perokok terbukti 5,4 kali lebih rentan mengalami stunting dibanding anak dari keluarga tanpa rokok.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk pemerintah terkait kenaikan cukai rokok sebesar rata-rata 23% pada 1 Januari 2020," katanya.

Namun, kata dia diharapkan alokasi cukai rokok di bidang kesehatan perlu dikawal, khususnya pengalokasian pajak rokok dan DBHCHT untuk kesehatan, yang hingga kini belum diimplementasikan secara maksimal dalam program pencegahan dan promosi penanganan stunting.