Pemerintah Usul Beri Rp 1 Miliar ke Pensiunan ASN, Demokrat: Uangnya Darimana?
"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah, pajak di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020)
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan ketersediaan anggaran terkait wacana MenPAN RB Tjahjo Kumolo yang ingin memberikan dama pensiun ke Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS sebesar Rp 1 miliar.
"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah, pajak di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Menurut Syarief, Tjahjo harus memastikan anggaran tersedia jika ingin memberikan Rp 1 miliar kepada ASN yang memasuki masa pensiun dan jangan hanya menambah beban keuangan negara.
"Dari mana uangnya? Pinjaman? Nanti rasio utang naik lagi. Sekarang saja udah 30 persen. Kalau minjam itu untuk yang produktif," ujar Syarief.
Baca: Pimpinan DPR Setuju Usul Pemerintah Pensiunan PNS Dapat Rp 1 Miliar
Syarief yang juga menjabat Wakil Ketua MPR menyebut boleh saja diberikan dana Rp 1 miliar jika anggarannya tersedia, bukan hasil pinjaman.
"Ya bagus untuk mensejahterakan rakyat, tapi harus rasional berpikir, asal uangnya ada tidak apa-apa," ucapnya.
Kata Tjahjo
Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo tengah mengkaji pemberian anggaran kepada aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun sebesar Rp1 miliar.
Wacana tersebut sudah dikomunikasikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tjahjo juga telah bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) terkait wacana ini.
"Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun, minimal bisa dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," ujar Tjahjo dalam forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.