TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tidak akan berlanjut dalam pembahasan atau batal.

"Kalau dari sisi saya sebagai Golkar, saya menyakini gagasan ini tidak berlanjut," ujar Bamsoet gedung Nusantara IV, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

Bamsoet mengatakan, Fraksi Golkar di DPR telah menarik dukungan terhadap RUU tersebut, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Baca: Tak Masuk Skema Mario Gomez, Bek Sayap Arema FC Alfin Tuasalamony Dikabarkan Dipinjam Madura United

Baca: Polisi: Guru, Sekolah, Penyelenggara Susur Sungai di Sleman Bisa Dipidana Jika Terbukti Lalai

Baca: Masker Bukan Cara Terbaik Cegah Virus Corona, Jaga 3 Hal Ini, Jangan Sedih dan Stres

"Sehingga, kemungkinan besar usulan itu tidak berlanjut," ucap Bamsoet yang juga sebagai Wakil Ketua Partai Golkar.

RUU Ketahanan Keluarga menimbulkan kontroversi karena mewajibkan LGBT untuk melapor ke suatu lembaga dan mengatur kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga.

Diketahui, RUU tetsebut diusulkan lima orang yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari Fraksi PKS.

Kemudian, Endang Maria Astuti Fraksi Golkar, Sodik Mujahid Fraksi Gerindra, dan Ali Taher Parasong Fraksi PAN.

Terlalu Menyentuh Ranah Pribadi

Stafsus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dini Purwono menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi.

Ia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut untuk dibahas dalam DPR RI.

Karena, ia menduga akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) jika RUU diketok di DPR.

"(RUU Ketahanan Keluarga,red) terlalu menyentuh ranah pribadi. Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita mesti lihat sesuai konstitusi. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional," kata Dini, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca: Tinggal Seatap, Dewi Perssik Ungkap Perlakuan Ibu Mertuanya: Melebihi Ibu-ibu Mertua yang Lain

Baca: Jenazah Khoirunnisa Korban Susur Sungai SMPN 1 Turi Dimakamkan Tepat di Hari Ulang Tahunnya Ke-13

Baca: KPK Firli Bahuri Hentikan 36 Perkara, Bambang Widjojanto: Bukan Prestasi yang Perlu Dibanggakan

Lebih lanjut, Dini mengatakan, pemerintah akan membahas RUU ini bersama DPR untuk mengetahui substansi dan urgensinya.

Pemerintah, lanjut Dini, ingin memastikan perlu atau tidaknya negara masuk ke wilayah privat termasuk di dalam keluarga.