Meski Dekat Pemerintah, KSPSI akan Tetap Lantang Bela Hak Buruh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan akan lantang membela hak-hak buruh, meski organisasinya dikenal dekat dengan pemerintah.

"Kami loyalis Presiden Jokowi tapi tidak hilang kiritisnya. Terbukti, walaupun Presiden Komisaris BUMN, saya tetap memimpin buruh untuk turun ke jalan mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja di DPR belum lama ini," kata Andi Gani, Sabtu (22/2/2020).

Baca: Siti Nurbaya Bakar: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Andi Gani yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendengar kegelisahan yang disampaikan buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya yakin Pak Jokowi mengerti ini, memahami kalau berbeda pendapat tidak akan membuat kami bermusuhan. Tapi, jangan pernah meninggalkan buruh Indonesia," tuturnya.

Andi Gani berharap KSPSI yang saat ini sudah berusia 47 tahun, meminta dukungan semua pihak dalam berjuang di DPR melakukan dialog dengan berbagai fraksi memecahkan masalah yang ada di Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kita bertarung gagasan nanti di parlemen. Berjuang sekuat-kuatnya di jalan tapi tetap harus elegan," ucap Andi Gani.

Namun, kata Andi Gani, jika terjadi deadlock juga di DPR, buruh dipastikan akan kembali turun ke jalan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasinya kepada buruh terutama KSPSI.

"Semoga diusia yang semakin matang ini, KSPSI tetap konsisten dalam memperjuangkan dan menjadi garda terdepan membela kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia," katanya.

Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, kata Ida, pemerintah membuka seluas-luasnya ruang diskusi.

Baca: Omnibus Law Tak Dikenal dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Selain itu juga diharapkan ada dialog-dialog konstruktif agar ditemukan jalan keluarnya.

"Saya tetap berharap diselesaikan dengan mendialogkan. Kan sekarang sudah ada tim yang bisa menjadi penengah, ada juga tripartit semoga selesai dengan baik," ucapnya.

Jokowi: Masyarakat masih bisa beri masukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari berbagai pihak.