Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PPP Akan Tolak RUU Ketahanan Keluarga Kalau Diskriminasi Terhadap Perempuan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengkaji draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang diusulkan sejumlah anggota DPR RI.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in PPP Akan Tolak RUU Ketahanan Keluarga Kalau Diskriminasi Terhadap Perempuan
Taufik Ismail
Wasekjen PPP Achmad Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (15/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengkaji draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang diusulkan sejumlah anggota DPR RI.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Minggu (23/2/2020).

"PPP dalam posisi msih melakukan kajian secara mendalam terkait usulan dari para pengusul. Pro kontra hal biasa dalam politik," ujar Wakil Sekjen PPP ini.

Baca: Gedung Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM Jakarta Kebanjiran

Baca: Donald Trump Cabut Indonesia dari Daftar Negara Berkembang untuk Penyelidikan, Disebut Unilateralis

Namun tegas dia, PP akan menolak RUU ini, jika diskriminasi terhadap perempuan.

"Kalau draft itu benar misalnya perempuan hanya mengurus keluarga, tentu PPP berkeberatan," tegasnya.

" Karena itu membatasi perempuan di ruang publik. Apalagi dilihat dari perspektif kesetaraan gender," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Gerindra Akan Putuskan Sikap Soal RUU Pertahanan Keluarga

Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya saat ini belum menentukan sikap soal RUU Ketahanan Keluarga yang menimbulkan kontroversi.

 "Dalam pembahasan nanti, fraksi akan menentukan di situ. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dasco menyebut, RUU Pertahanan Keluarga bukan usulan Fraksi Gerindra, tetapi merupakan usulan pribadi dari anggota DPR yang menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi).

Ia pun memastikan pembahasan RUU tersebut akan melibatkan masyarakat, untuk mendapatkan masukan yang beragam.

"Tentunya janji DPR dalam periode ini, segala sesuatu produk dari DPR saat pembahasan akan libatkan komponen masyarakat," ucapnya.

"Jadi jangan khwatir DPR menutup diri terhadap hal-hal yang membuat keresahan di masyaraka," sambung Dasco.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas