Komisi I DPR Minta Proses Seleksi Calon Direktur Utama TVRI Dihentikan
Komisi I DPR RI meminta Dewan Pengawas LPP TVRI untuk menghentikan proses seleksi calon Direktur Utama pengganti Helmy Yahya.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Menurut Tumpak, pansel calon dirut TVRI nantinya akan menyampaikan secara resmi nama-nama pendaftar.
"Dari 30 orang yang mendaftar, ada yang enggak lengkap ya dokumennya. Pansel akan memverifikasi lagi, " ujar Tumpak saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/2/2020).
Berikut ini 30 nama pendaftar calon dirut TVRI yang diterima oleh pansel :
- Gusti Randa (profesional)
- Iman Brotoseno (swasta)
- Rodiany Andersen L Tobing (swasta)
- Buyung Wijaya Kusuma (swasta)
- Hendra Budi Rachman (swasta)
- Daniel Alexander Wellim Pattipawae (PNS)
- J Erwiantoro (swasta)
- Rudy Budiman (swasta)
- Agus Masrianto (swasta)
- Partiman (PNS)
- Andre Notomiharjo (PNS)
- Zainuddin Latuconsina (PNS)
- Widodo Edi Sektiono (swasta)
- Aji Hardianto Setiawan (PNS)
- Taufan Syah (PNS)
- Zahera Mega Utama (profesional)
- Sudariyanto (PNS)
- Slamet Suparmaji (swasta)
- Ida Bagus Alit Suramatja (swasta)
- Audrey G Tangkudung (profesional)
- Wisnugroho (PNS)
- Akmal Yusmar (profesional)
- Yuma Shannelom (swasta)
- Haris Subagio (Swasta)
- Charles Bonar Sirait (swasta)
- Agus Prijadi (swasta)
- Suryopratomo (swasta)
- Fuji Yama (profesional)
- Farid subhan (swasta)
- Aat Surya Safaat (profesional)
Reaksi karyawan
Sejumlah karyawan menyayangkan sikap Dewan Pengawas TVRI yang terus melakukan proses seleksi pengganti antarwaktu (PAW) Direktur Utama (Dirut) menggantikan Helmy Yahya.
Presidium komite penyelamatan TVRI Agil Samal mengatakan Dewas TVRl telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses rekruitmen ini.
"Sebab Dewas berpegang pada PP Nomor 13 tahun 2005 tanpa melalui kajian logis terlebih dahulu. Sementara Komisi l DPR saat ini sedang melakukan proses politik terhadap kisruh TVRI," ujar Agil ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/2/2020).
Baca juga: Helmy Yahya: Keberadaan TVRI Dibutuhkan Negara
Sehingga, menurutnya Dewas tidak mengindahkan tatanan proses yang ada.
"Kondisi ini akam membawa dampak buruk bagi proses ini ke depan" lanjut Agil.
Senada dengan Agil, karyawan TVRI Sulawesi Selatan Lucky Sopacua menilai Dewas tidak mengindahkan proses politik di DPR.
Dia menyebut Dewas bertindak sewenang-wenang tanpa memikirkan nasib karyawan TVRI di seluruh tanah air.
Pihaknya meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Dewas TVRI.
Sementara itu, menurut penyiar senior TVRI Imam Priyono, wewenang yang dimiliki Dewas tidak semestinya dipergunakan secara sewenang-wenang.
