Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Siswa Dihukum Makan Kotoran

KPAI Kutuk Perbuatan Pendamping yang Paksa 77 Siswa Makan Kotoran Manusia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan atas 77 siswa yang diberi sanksi untuk memakan feses atau kotoran manusia.

KPAI Kutuk Perbuatan Pendamping yang Paksa 77 Siswa Makan Kotoran Manusia
KOMPAS.COM/NANSIANUS TARIS/TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Suasana setelah rapat bersama orang tua siswa dan pihak sekolah wilayah Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa (25/2/2020). Komisioner KPAI Retno Listyarti menyoroti kasus siswa yang dipaksa memakan kotoran manusia oleh pendamping asrama. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan atas 77 siswa yang diberi sanksi untuk memakan feses atau kotoran manusia.

KPAI juga mengutuk aksi tersebut jika memang benar dilakukan oleh dua orang pendamping siswa kelas VII Seminari Bunda Segala Bangsa Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ya, kami mengutuk perbuatan tersebut," ujar Retno Lystyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan saat dihubungi Tribunnews, Selasa (25/2/2020).

Perkembangan terbaru yang diperoleh KPAI, dikabarkan pelaku adalah siswa senior atau kakak kelas dari para siswa tersebut.

Diduga ada kelalaian dari pihak sekolah dalam upaya pengawasan terhadap peserta didik, sehingga terjadi tindak penganiayaan.

Menurutnya, kesalahan anak tidak berdiri sendiri. Kejadian ini juga disebabkan ada kelemahan pengawasan di sekolah yang berarti juga bentuk kelalaian pihak sekolah.

"Kalaupun kakak kelas terduga pelakunya, namun tetap saja Ada kesalahan pihak sekolah. Kesalahan anak tidak berdiri sendiri, di antaranya ada kelemahan pengawasan di sekolah tersebut, itu artinya bentuk kelalaian pihak sekolah juga," ujarnya.

KPAI akan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk memdalami kasus tersebut.

Bahkan KPAI berencana melakukan pengawasan langsung dan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Sikka beserta OPD terkait, seperti : P2TP2A atau Dinas PPPA Kabupaten.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sugiyarto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas