TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Dewi Tanjung menyoroti banjir yang kembali melanda sejumlah titik di ibu kota Jakarta pada Selasa (25/2/2020).

Dewi Tanjung pun menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait terjadinya banjir.

"Saya kan kemarin demo tanggal 14 Januari tentang banjir Jakarta."

"Biasanya demo yang berjilid-jilid, kalau ini kebalik, banjirnya yang berjilid-jilid," kata Dewi Tanjung, seperti yang diberitakan Tribunnews.com, Rabu (26/2/2020).

Dewi Tanjung pun meminta masyarakat DKI Jakarta untuk bersiap-siap menghadapi musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung hingga April 2020.

"Katanya pasukan hujan bakal demo lagi sampai April, kan? Masyarakat siap-siap perahu saja," ujarnya.

Baca: Banjir di Jakarta, Fadli Zon Merasa Aneh Anies Baswedan Selalu Disalahkan

Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya kembali banjir akibat hujan deras sejak Senin (24/2/2020) malam.

Diperkirakan, banjir sudah terjadi empat kali di Jakarta sejak Januari hingga Februari 2020.

Banjir pertama terjadi di Jakarta pada 1 Januari 2020.

Kemudian, banjir terjadi kembali pada 18 dan 24 Januari 2020.

Hingga Selasa, 25 Februari 2020 banjir kembali merendam wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat ini sejumlah wilayah di Indonesia memang mengalami curah hujan yang tinggi.

“Saat ini, berbagai wilayah di Indonesia mengalami curah hujan yang deras, tak terkecuali Jakarta yang cuacanya ekstrem,” kata Anies Baswedan, Selasa (25/2/2020),

"Dengan kondisi hujan ekstrim, kita siagakan seluruh jajaran yang berkaitan pengendalian air hujan.

Kemudian, juga di tempat-tempat yang mengalami curah hujan tinggi, termasuk infrastruktur dan para petugas,” tambahnya.

Fadli Zon Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jabodetabek tak bisa serta-merta dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan karena masalah banjir di suatu daerah berkaitan dengan daerah lainnya.

"Pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan kemudian diserahkan ke pemerintah daerah."

"Karena ini interconnected, apalagi banjir di Jakarta sudah pasti dari Jabar atau Banten," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti yang diberitakan Tribunnews.com, Rabu (26/2/2020).

Fadli pun merasa aneh kenapa untuk urusan banjir, selalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disalahkan.

Padahal, menurut Fadli, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya, seperti di Subang, Karawang, hingga Pekalongan.

"Ini climate change, ada perubahan iklim luar biasa dan dahsyat karena siklon tropis, sehingga curah hujan kita lebat dari biasanya.

Dan Jakarta ini titik terendah menuju ke laut, jadi dari zaman Belanda sudah banjir," kata Fadli.

Pembentukan Pansus Banjir Dinilai Tingkatkan Popularitas Anies Baswedan

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir di DKI Jakarta, akan meningkatkan popularitas Anies Baswedan.

Menurut Pangi, usulan dari DPRD DKI Jakarta yang ia nilai sebagai bentuk penghentian langkah Anies sebagai calon presiden 2024 itu, justru akan semakin menuai simpati publik terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca: Ibu Kota Banjir 4 Kali dalam 2 Bulan Terakhir, Kerugian Warga Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun

"Adanya wacana pansus banjir DKI Jakarta via DPRD, langkah pansus ini kita mafhum, Gubernur DKI justru akan semakin populer di mata pemilih," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya pada Tribunnews.com, Rabu (26/2/2020).

"Menjegal Gubernur DKI untuk menghentikan langkahnya menjadi calon presiden dengan cara-cara kasar seperti ini justru akan menuai simpati publik," sambungnya.

Pangi menambahkan, dalam pendekatan underdog effect, ketika kandidat terlihat seperti dizholimi, maka pemilih akan beramai-ramai berempati.

Sosok Anies pun dinilai akan lebih tertanam dalam benak publik sehingga pembentukan pansus banjir ini akan menjadi nilai tambah positif bagi Anies.

Baca: Gerindra Sindir Anies Tak Seperti Jokowi Tangani Banjir Jakarta

Pangi pun mengaitkan hal ini dengan masa-masa Jokowi hendak mencalonkan diri menjadi presiden.

"Contohnya bisa kita lihat, Jokowi tidak bisa dijegal menjadi presiden hanya karena belum berhasil mengurai dan menyelesaikan problem fundamental dari level hulu sampai hilir persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta," ungkap Pangi.

"Faktanya, banjir Jakarta sampai sekarang belum terselesaikan, ini kan rangkaian panjang yang tidak bisa lepas dari gubernur sebelumnya, terkait juga dengan kinerja atau capaian para gubernur sebelumnya, termasuk dalam hal ini pak Jokowi-Ahok," sambungnya.

"Artinya tidak bisa menyalahkan 100 persen Gubernur Anies sekarang, yang baru menjabat 2 tahun, ini mimpi siang bolong namanya," tambah Pangi.

Pangi juga menuturkan, banjir sudah menjadi penyakit kota Jakarta sejak dahulu.

Oleh karena itu, menurutnya, menyalahkan Anies atas terjadinya banjir di Jakarta adalah hal yang tidak tepat.

Baca: Ungkap Prestasi Anies Baswedan, Geisz Semprot Guntur Romli: Katanya Gagal, Ngapain PSI Jegal Anies ?

Terlebih, apabila pansus banjir digunakan sebagai senjata untuk menjegal langkah Anies di pemilihan presiden 2024.

"Menjadikan Gubernur DKI sebagai orang paling bersalah adalah langkah yang tidak tepat."

"Menjegal Gubernur Anies di tengah jalan lewat pansus adalah keliru, bukan langkah bijak dan bukan pekerjaaan mudah," kata Pangi.

Pangi pun berharap pansus banjir yang dibentuk dapat benar-benar memberikan solusi mengenai penanganan banjir di Jakarta.

"Pansus DPRD DKI kalau bekerja harus memberikan solusi, jangan lebih dominan DNA kebencian (atau pun) agenda tersembunyi yang menggerus atau menjegal elektabilitas Anies agar gagal melanggeng mulus menjadi presiden, menggantikan Pak Jokowi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Igman Ibrahim/Reza Deni)