Laporan wartawan Tribunnetwork, Lusius Genik
TRIBUNNETWORK, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A Djalil menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan RUU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law. Mulanya Sofyan menjelaskan, di Indonesia sebanyak 7 juta orang menganggur.

Jumlah ini diyakini akan terus bertambah setiap tahunnya karena bonus demografi dan banyaknya mahasiswa dan pelajar SMK yang lulus. Menurut Sofyan, tiap tahun jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sampai 2,5 juta.

Baca: Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang dari Hulu sampai Hilir

"Hari ini 7 juta orang pengangguran terbuka. Setiap tahun tambah 2,4 juta orang lagi akan masuk lapangan kerja. Barangkali mahasiswa yang di kampus sekarang bingung bagaimana kalau lulus dapat pekerjaan atau tidak," katanya.

"Anak-anak SMK yang tidak berencana kuliah, begitu kelas 3 mikir ketika lulus bisa dapat kerja atau tidak," ungkap Sofyan ketika secara khusus diwawancarai Tribun Network di kantornya, Kamis (26/2/2020).

Menurut Sofyan, hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua pelajar dan mahasiswa tersebut. "Orang tua khawatir anaknya punya lapangan kerja atau tidak," ujarnya.

Baca: Lowongan Kerja Kementerian ATR: Administrasi Sampai Pengelola Aplikasi, Semua Jurusan IPK Min 2,50

Sofyan mengatakan, masalah pengangguran ini merupakan tantangan yang sedang dihadapi negeri ini.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya sebesar 5 persen. Sofyan menegaskan, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu menjawab masalah pengangguran yang kini dihadapi Indonesia.

5 persen pertumbuhan ekonomi memang turut membuka lapangan pekerjaan. Namun, lapangan pekerjaan yang terbuka hanya di angka 3 hingga 4 juta tiap tahun.

Baca: Sofyan Djalil Memuji Presiden Jokowi: Punya Visi, Seorang Manajer yang Efektif

"Artinya lapangan kerja tercipta, tapi 7 juta yang nganggur, ditambah 2,5 juta tiap tahun. Lapangan pekerjaan yang tercipta, mungkin 3 hingga 4 juta, tapi masih banyak yang belum kerja," kata Sofyan.
Minimnya lapangan pekerjaan, ditegaskan Sofyan, disebabkan oleh regulasi yang terlalu rumit. "Oleh sebab itu, salah satu hambatannya apa? regulasi," kata Sofyan menjelaskan.

Regulasi yang terlalu rumit ini diibaratkan Sofyan sebagai belenggu bagi bangsa Indonesia untuk berkembang dan maju. Ia mencontohkan, bangsa ini ibarat film Djanggo Unchain yang menampilkan seorang koboi kulit hitam asal Amerika sedang dirantai dan hendak dijual sebagai budak.

Namun, begitu rantai sang koboi lepas, ia berhasil mengalahkan semua lawannya. Begitu juga dengan negeri ini, sedang terbelenggu aturan dan regulasi yang rumit.  "Negeri kita juga begitu, seperti jagoan yang sedang dirantai, terbelenggu dengan aturan macam-macam," katanya.

Sofyan menuturkan, untuk mengurus ijin listrik memakan waktu sampai empat tahun. Pengurusan ijin itu tentunya lebih lama dibandingkan dengan instalasi listrik tersebut. "Mau bikin pabrik tekstil, itu ijinnya entah macam-macam itu ijin. lebih mudah bangun pabrik daripada mengurus ijin di republik ini," kata Sofyan menjelaskan.

Oleh karena itu, lanjut Sofyan, lewat Omnibus Law Cipta Kerja diterbitkan, Jokowi ingin menyederhanakan berbagai regulasi yang rumit dan membelenggu rakyat Indonesia.

Menurutnya, menuntaskan masalah pengangguran di Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat harus disertai regulasi yang lebih mudah.

Baca: Sofyan Djalil Akan Buka Tanah yang Diblokir di Kasus Jiwasraya Jika Kejaksaan Meminta

"Itu yang ingin dibereskan oleh pak Jokowi dengan Omnibus Law. oleh sebab itu sampaikan kepada masyarakat kita, kalau kita ingin menuntaskan masalah pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi harus cepat," katanya.

"Untuk pertumbuhan ekonomi lebih cepat, maka regulasi itu harus kita sederhanakan," Sofyan Djalil menjelaskan.