"Saya kira umrah tidak boleh disetop, ini kan sementara. Walaupun sementara kita berharap Indonesia tidak masuk yang sementara itu. Kan kalau alasannya itu virus corona, kita kan tidak tercemar, mestinya tidak terkena embargo lah," kata Ma'ruf.

Baca: Gisella hingga Jessica Iskandar Diduga Terlibat Kasus Pembobolan Kartu Kredit, jadi Artis Endorse

Baca: Kriteria Kapten Tim Persib Bandung Idaman Robert Rene Alberts, 2 Pemain Naturalisasi Jadi Kandidat

Menurut Ma'ruf, duta besar Indonesia untuk Arab Saudi sedang berusaha bernegosiasi atas keputusan itu.

Ma'ruf meminta semua pihak bersabar menunggu hasil keputusan negosiasi.

"Karena itu kita harapkan nanti pemerintah Arab Saudi memberikan atau membuka kembali kepada jemaah indonesia untuk melakukan umrah. Kita tunggu hasilnya," ujarnya.

Sementara itu Fraksi PPP mendesak penyedia jasa perjalanan umrah bertanggungjawab mengembalikan dana jemaah yang sudah disetorkan baik untuk penerbangan, penginapan maupun transportasi yang belum dinikmati jemaah.

"Pihak penyedia jasa perjalanan umrah harus bertanggungjawab mengembalikan dana jamaah yang sudah disetorkan," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi.

Wakil Sekjen PPP ini juga mendorong, pemerintah turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya kepada jamaah yang batal berangkat.

Karena pemberhentian sementara umrah secara mendadak oleh pemerintah Arab Saudi sangat merugikan jamaah asal Indonesia, bahkan sebagian dari mereka telantar di bandara.

Karena itu pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini melalui lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan.

"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini melalui lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan," ujar pria yang akrab disapa Awi ini.

Baca: Zulkifli Malu Sudah Undang Tetangga Selamatan Tapi Batal Berangkat Umrah

Baca: Nagita Slavina Menangis Sesenggukan Dengar Ucapan Raffi Ahmad Soal Ashraf Sinclair dan BCL

PPP juga berharap pemerintah Arab Saudi segera membuka jalur umrah dengan memperketat pemeriksaan.

"Karena umrah ini ibadah bukan perjalanan biasa yang setiap umat Islam memimpikan untuk menjalankannya," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta pemerintah segera mensosialisasikan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara kegiatan umrah tersosialisasi secara baik ke calon jemaah.

"Pemerintah segera mengambil langkah di dalam negeri untuk menyampaikan informasi kepada calon jemaah di daerah-daerah dan melakukan pelayanan di Bandara bagi jemaah yang gagal berangkat yang sudah tiba di bandara," ujar politikus PDI Perjuangan ini.