TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Arab Saudi menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan wisata mengakibatkan kerugian dialami penyelenggara haji dan umrah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah, Joko Asmoro.

Joko mengatakan, penyelenggara ibadah haji dan umrah mengalami kerugian yang cukup besar akibat kebijakan pelarangan sementara dari Pemerintah Arab Saudi.

Ia mengungkapkan, potensi kerugian diperkirakan mencapai hingga triliunan rupiah.

"Potensi penjualan kerugian sampai Rp 2-2,5 triliun, efek luar biasa sampai terkena ke tenaga kami," ujar Joko sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan, perhitungan itu didapat dari kisaran biaya umrah yang mencapai Rp 20 juta.

Sementara setiap bulannya ada sekira 100.000 jemaah yang berangkat umrah.

"Tapi mereka memahami karena ini juga ibadah dan kami tegaskan juga ke teman-teman untuk memahami kondisi ini karena keamanan nomor satu," jelasnya.

Joko mengatakan, ada sekira 2.393 jemaah yang tidak dapat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta setelah kebijakan Pemerintah Arab Saudi diberlakukan.

Baca: Komisi VIII DPR: Penundaan Umrah Berdampak Besar pada Kejiwaan

Baca: Penundaan Umrah Sementara, Komisi 8 Minta Menteri Agama Hati-Hati Bicara

Selain itu, ada 1.685 jemaah sudah berangkat, tapi tidak bisa masuk wilayah Arab Saudi.

"Yang sempat transit kemarin balik lagi semua, kecuali yang sudah berada di sana," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, Indonesia menghormati keputusan Arab Saudi yang melarang pengunjung dari berbagai negara, termasuk jemaah umrah.

Menurutnya, langkah tersebut diambil oleh pihak Arab Saudi untuk menjaga agar negaranya tidak terpapar ancaman virus corona.

"Saya kira seperti  yang dikatakan oleh Presiden, kita menghormati kedaulatan Arab Saudi, karena ingin menangkal adanya virus corona."