TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua warga negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona, Senin (2/3/2020).

Menurut Jokowi, dua WNI yang positif virus corona sempat melakukan kontak dengan WN Jepang yang datang ke Indonesia.

WN Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Sementara itu, dua WNI yang mengidap virus corona adalah seorang ibu yang berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Keduanya tinggal di Depok, Jawa Barat.

Baca: 5 Ciri-ciri Orang yang Terkena Virus Corona, Lakukan 11 Cara Pencegahan Tersebarnya Covid-19!

Baca: Gejala Virus Corona & Pola yang Menyerang, Demam Tinggi & Hari ke-8 Pasien Alami Gangguan Napas Akut

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan, dua pasien virus corona itu tengah menjalani perawatan intensif di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

“(Sekarang dirawat) di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso di ruang khusus yang tidak terkontak dengan yang lain,” ucap Terawan, dikutip dari Kompas.com.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI, M Nabil Haroen meminta pemerintah harus lebih sigap, cermat, sekaligus teliti untuk menangani dua pasien virus corona.

Baca: 5 Fakta Sosok Dua WNI Positif Corona: Tertular dari WN Jepang, Guru Dansa, Kondisinya Sehat

Baca: Profil RSPI Sulianti Saroso, Lokasi Perawatan 2 WNI Positif Corona: Dulu untuk Tampung Pasien Cacar

"Kementerian Kesehatan juga harus menyampaikan kepada publik bagaimana langkah-langkah, alur jika seseorang merasa terjangkit virus corona, harus ke mana dan menghubungi siapa," ujar dia dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Langkah ini, menurut pria yang karib disapa Gus Nabil itu penting karena sejauh ini, langkah-langkah yang ada masih samar.

Oleh karenanya, perlu langkah yang lebih konkrit untuk menghubungkan antar sektor, seperti Kementerian Kesehatan, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya.

Anggota Komisi IX ini juga meminta pemerintah lebih terbuka terkait informasi penyebaran virus corona serta berapa jumlah pasien yang terjangkit.

Hal ini merujuk pada pernyataan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ia mengatakan, tidak boleh ada satu negara pun yang mengasumsikan bebas dari corona.

"Anggapan pemerintah sebuah negara yang bebas dari corona merupakan kesalahan fatal."

"Pernyataan ini harus dibaca sebagai peringatan agar pemerintah tidak meremehkan dampak dari persebaran virus corona, sekaligus mengambil langkah-langkah yang nyata," tegas Gus Nabil.

Terkait adanya dua pasien positif virus corona, Gus Nabil meminta Kemenkes dan tim terkait harus mengumumkan langkah-langkah strategis kepada masyarakat.

Sekaligus bagaimana menangani virus ini agar tidak menyebar lebih luas.

"Penting pula untuk menyampaikan informasi fakta lapangan secara real time agar ada kesiapan dari publik," kata dia.

Dalam rilisnya, Gus Nabil mendukung usaha sejumlah relawan dari aktivis kesehatan Indonesia.

Mereka membangun satu sistem informasi yang bisa diakses bersama terkait dengan penanganan virus corona di Indonesia.

"Ini langkah baik yang harus didukung semua pihak."

"Upaya masyarakat bersama-sama pemerintah untuk saling melengkapi."

"Sistem informasi dan data center sangat penting agar publik dapat mengakses informasi yang akurat dan tidak tergerus fitnah, berita palsu, dan hoax," kata dia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu juga menyinggung kebijakan Arab Saudi yang menghentikan ibadah umrah untuk sementara waktu.

Indonesia menjadi satu negara yang ditutup akses umrah dan kunjungan.

Menurut Gus Nabil, hal ini sebagai langkah strategis Arab Saudi untuk menghindari persebaran virus corona yang lebih luas.

"Kita perlu membaca ini sebagai langkah preventif, yang bertujuan untuk kebaikan semua orang."

"Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah, penting untuk mengakses informasi terkini," ujar dia.

Terakhir, anggota DPR dari PDI Perjuangan itu meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang sekaligus saling membantu untuk mencegah tersebarnya virus corona yang lebih luas.

"Doa dan dukungan moral penting, akan tetapi langkah-langkah pencegahan dari Kementerian Kesehatan dan institusi terkait juga tidak boleh diabaikan," tutupnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)