Virus Corona Meluas, Pakar Kesehatan: Pemerintah Tak Boleh Bersikap Santai
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra mengimbau pemerintah untuk tidak bersantai dalam menghadapi virus corona
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra mengimbau pemerintah untuk tidak bersantai dalam menghadapi virus corona atau Covid-19 ini.
Mengingat 60 lebih negara terlah terpapar nCovid-19 tersebut, bahkan sudah lebih dari 2900 orang meninggal karena virus tersebut.
Menurutnya langkah strategis menghadapi virus corona ini harus menjadi perhatian utama untuk pemerintah saat ini.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam program APA KABAR INDONESIA MALAM, yang dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/3/2020).
Sebelumnya Hermawan menyebut langkah awal pemerintah dalam melakukan deteksi terkait corona sudah dinilai cukup baik.
"Ya sebagai langkah screening awal itu cukup baik, itu yang harus kita apresiasi," ujarnya.
"Tujuan itukan untuk mendeteksi indikasi awal yaitu demam," imbuhnya.
"Kalau demam atau suhu badan di atas 38 derajat celcius, nah itu yang harus diambil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi itu hanya sebagai sreening awal saja," jelas Hermawan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait adanya penyilidikan epidemilogi dalam proses menangani virus yang mulai mewabah pada akhir Desember 2019 ini.
Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait masalah kesehatan secara lebih rinci.
"Sebelum itu ada yang disebut penyelidikan epidemiologi," kata Hermawan.
Baca: Update Terbaru Virus Corona 2 Maret 2020: 3000 Orang Meninggal, 42.000 Pasien Sembuh
"Jadi ada beberapa istilah yakni orang dengan pemantauan, dan pasien dalam pengawasan," imbuhnya.
Ia mengatakan, kalau seseorang dalam suhu badan 38 derajat selsius dan disertai batuk pilek, maka disebut dengan orang dalam pemantauan.
"Dia harus ditanyakan lebih jauh darimana, bertemu dengan siapa saja, apakah sempat berkontak langsung dengan orang yang terpapar atau tidak," jelas Hermawan.
"Hal itu nanti yang akan membawa kesimpulan sementara kepada penyelidik epidemiologi, apakah rumah sakit- rumah sakit di wilayah sekitar hasil screening ini sudah patut siap siaga," ujarnya.
Baca: Awas Hoaks Virus Corona, Menkominfo Bakal Proses Hukum Penyebar Hoaks: Indonesia Steril
Kemudian Hermawan menyinggung soal sikap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini.
"Pemerintah selaku penanggung jawab negara, ini tidak boleh bersikap santai dalam menghadapi Covid-19," tegasnya.
"Langkah-langkah strategis, terukur dan struktur harus benar-bernar menjadi perhatian bersama," imbuhnya.
Tak hanya pemerintah, namun anggota DPR juga turut aktif dalam mengawasi terkait adanya virus tersebut.
"Termasuk parlemen harusnya terlihat aktif dalam pemantauan dan pengawasan," kata Hermawan.
PKS Desak Pemerintah Lebih Transparan Soal Corona
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengimbau pemerintah Indonesia harus transparan dalam penanganan virus corona atau Covid-19.
Mengingat penyebaran virus corona terus meluas ke berbagai negara sejak mewabah pada akhir Desember 2019.
Dan hingga kini Indonesia masih menyatakan bersih dari virus tersebut.
Melihat hal ini, Bukhori menuturkan pemerintah perlu terbuka kepada publik soal kenyataan yang sebenarnya.
"Jadi Saya pikir bahwa maslah Covid-19 ini sudah menjadi sesuatu yang perhatian dunia," ujarnya yang dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/3/2020).
"Seharusnya pemerintah Indonesia ini lebih transparan untuk menjelaskan tentang keadaan yang hakikatnya," imbuh Bukhori.
Baca: Tim Riset Virus Corona Prof Nidom Sebut Herbal Bisa Tangkal Covid-19, Begini Penjelasannya
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memiliki persiapan-persiapan dan antisipasi yang lebih baik.
"Bahkan kemudian kesadaran-kesadaran itu, tidak harus menunggu dari instruksi pemerintah," kata Bukhori.
Lebih lanjut Bukhori menuturkan tentang keraguannya terhadap klaim pemerintah yang menyatakan Indonesia belum terpapar virus corona.
"Agak Sulitnya kalau dikatakan kita zero tidak ada (virus corona)," ujarnya.
"Karena misalnya Singapura juga sudah memberikan pembatasan untuk berpergian ke Indonesia mulai tanggal 25 Februari 2020 kemarin," ujarnya.
Terlebih soal kebijakan Arab Saudi yang menghentikan layanan umrah sementara bagi jemaah asal Indonesia.
Sehingga ia meminta agar pemerintah lebih teliti dalam memastikan warganya tidak terjangkit virus tersebut.
Jangan sampai, Indonesia kecolongan karena tidak dapat mendeteksi virus corona dengan baik.
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)