TRIBUNNEWS.COM - Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie menilai kepanikan di dalam masyarakat soal virus corona ini berasal dari pola komunikasi pemerintah.

Ia menilai di pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) pola komunikasi belum dijalankan dengan tepat.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan menyebut informasi yang dilakukan pemerintah sesuai dengan standar bandan kesehatan dunia alias WHO.

Pernyataan Dany ini disampaikan di dalam program APA KABAR INDONESIA PAGI, yang dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Kamis (5/3/2020). '

"Kalau kami melihatnya, fokus pemerintah saat ini memang berorientasi kepada tiga instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019," kata Dany.

"Yakni dalam rangka pencegahan, mendeteksi dan merespon," imbuhnya.

"Ini semua dilakukan dengan kecepatan cukup tinggi yang ditunjang dengan pedoman-pedoman dari WHO," ujar Dany.

Sehingga pola komunikasi yang pemerintah lakukan juga sudah mengikuti standar WHO.

Lebih lanjut Dany mengaku pemerintah bukan menahan informasi soal virus corona (Covid-19) ini.

Melainkan pemerintah sangat berhati-hati, mengingat dampak corona ini dapat kemana saja.

"Kami sangat hati-hati di dalam memberikan informasi publik," kata Dany.

"Sehingga tidak menimbulkan kepanikan baru di dalam masyarakat," imbuhnya.

Baca: Pasien Positif Corona Dapat Dinyatakan Sembuh Setelah Dua Kali Pemeriksaan

Dalam kesempatan itu, Dany juga menjelaskan terkait penanganan pemerrintah terhadap panic buying yang sempat menerpa masyarakat.

Hal ini menyusul adanya 2 WNI yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.