Berbagai upaya penurunan beban pencemaran air berhasil menurunkan limbah domestik dengan memberikan manfaat biogas dan ekonomi. KLHK juga melakukan kegiatan restorasi perbaikan kualits air di berbagai lokasi prioritas, seperti Danau Toba, Ciliwung, Danau Maninjau, Danau Batur, Citarum, Bandung, Karawang, dll.

''Tantangan kita masih sangat berat, karena itu butuh kebersamaan. Dinas di daerah dengan Ditjen Kementerian harus bersenyawa dan dalam derap yang sama. Mari kita bekerja dengan baik untuk pemulihan lingkungan yang secepat-cepatnya, dan semoga Allah meridhoi segala niat baik kita,'' tutup Menteri Siti.

Pada kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK. Berdasarkan analisis para pakar menunjukkan pada dasarnya asas dan norma dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, dari segi teknis sebagian ada yang berubah dan untuk prosedur memang banyak yang berubah untuk membuat menjadi lebih sederhana.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya menjadikan lingkungan sebagai pondasi penting pembangunan daerah. Salah satunya dengan menetapkan target ambisius 2023 dapat mengelola 70 persen sampah, dan 30 persen melalui pengurangan.

''Ada 996 desa yang sudah menganggarkan Bank Sampah. Kami terus edukasi bahwa sampah bukan sumber musibah tapi berkah kalau dikelola dengan baik. Terimakasih KLHK sangat responsif sehingga kami semakin semangat untuk mencapai target-target kerja yang dicanangkan,'' kata Siti.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Syafrudin mengatakan Rakernis PPKL yang dilaksanakan di NTB hendaknya menjadi momentum kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

''Terimakasih Bu Menteri LHK yang telah menggelar agenda ini di Lombok. Masalah lingkungan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ini momentum sangat baik dari NTB untuk menyelesaikan banyak persoalan lingkungan kita,'' katanya.

Sementara itu Dirjen PPKL, RM Karliansyah mengatakan Rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan Rakernis akan berlangsung hingga kamis (12/3).

“Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah.

Lebih lanjut dikemukakan Karliansyah, beberapa kerja sama yang ditawarkan antara lain, Pembangunan infrastruktur system pemantauan pemulihan kualitas lingkungan hidup secara online: pemantauan kualitas air (onlimo), pemantauan kualitas udara (AQMS), SISPEK (pemantauan cerobong untuk pemantauan emisi industry), SPARING (system pemantauan kualitas air limbah secara kontinyu), SIMATAG (pemantauan informasi dan data kualitas EG), SILAT (system infomasi lahan akses terbuka), SIKAP (system informasi pemantauan kualitas air laut), SIMPEL (system informasi pelaporan pengelolaan lingkungan hidup).

Selain itu lanjut Karliansyah, pemulihan lingkungan (gambut, lahan bekas tambang dan rehabilitasi pesisir laut) yang berbasis masyarakat.

Di samping itu, tambah Karliansyah, Pemulihan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:oleh pelaku usaha/kegiatan melalui program PROPER, penurunan beban pencemaran melalui pembangunan IPAL, penurunan beban pencemaran air sungai melalui program Ekoriparian, patrolisungai, penanganan sampah laut melalui program ICM, bersih pantai, restorasi danau melalui pembangunan IPAL Wetland; dan kampanye penanganan sampah plastik melalui program Sungai Bersih Idaman.(*)