TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan waktu penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) digelar terpisah.

Hal itu dikatakannya berdasarkan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Saat itu, ratusan nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi korban.

"Kami memang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pemilu 2019 yang telah kita lalui, tidak lagi terulangi," katanya di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Baca: Golkar dan NasDem Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen

Dia menilai Pemilu 2019 terlalu berat dan berdampak besar.

Surya yakin semua partai politik memahami kondisi tersebut di mana waktu pemungutan dilakukan serentak sangat berat.

"Hampir semua institusi parpol merasakan betapa beratnya kondisi pelaksanaan pemilu secara serentak," ujarnya.

"Eksesnya, situasinya, sebenarnya di luar batas kewajaran kapasitas kami sebagai peserta pemilu," imbuhnya.

Baca: Golkar dan NasDem Bertemu, Bahas Omnibus Law hingga UU Pemilu

Oleh karena itu, dia menyarankan waktu pemungutan suara pileg dan pilpres terpisah atau diberi jeda.

Namun, dia mengakui memisahkan kembali pileg dan pilpres tak mudah.

Sebab, MK memutuskan pemilu tetap dilakukan secara serentak.

Dia juga meminta dukungan seluruh pihak, terutama partai politik, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

"Setelah ada putusan MK tentu ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi kami, bukan hanya Golkar dan NasDem tapi seluruh institusi parpol lainnya, fraksi yang ada di parlemen," pungkasnya.