Harga Komoditi Pertanian Tak Menentu, Moeldoko Singgung Ketegasan Para Kepala Dinas di Daerah
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko membeberkan sejumlah kendala dalam pengelolaan pertanian di Indonesia.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko membeberkan sejumlah kendala dalam pengelolaan pertanian di Indonesia.
Menurut Moeldoko, salah satu masalah dalam pertanian Indonesia adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola permintaan dan penawaran harga komoditas barang pertanian.
Hal itu disampaikan Moeldoko saat acara "The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) Tahun 2020" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
"Kita belum bisa menyesuaikan, membuat keseimbangan baru, antara supply dan demand sehingga pada saat-saat tertentu harga yang sedang panen, harga komoditas yang sedang panen itu selalu turun karena overproduction dengan supply yang sama," kata Moeldoko.
Kepala Staf Presiden (KSP) ini pun menyebut, permasalahan permintaan dan penawaran komoditi pertanian diakibatkan lemahnya sistem kontrol komoditi serta perilaku petani Indonesia yang cenderung mengikuti pasar.
Baca: Moeldoko Buka Suara Terkait Penanganan Virus Corona di Indonesia yang Tuai Berbagai Kritikan
Bahkan, Moeldoko menyinggung kepala dinas tak berani melakukan tindakan tegas terkait kecenderungan petani yang ikut-ikutan tersebut.
"Sepanjang kepala dinas tidak berani melakukan tindakan-tindakan tegas, karena kecenderungan petani kita itu, bapak presiden, ikut-ikutan," ucap Moeldoko.
Ia pun mencontohkan, bagaimana petani cenderung 'latah' dengan upaya menanam komuditi yang sedang tinggi harga dipasaran. Seperti bawang merah.
Moeldoko juga menjelaskan, permasalahan pertanian yakni kebutuhan lahan Indonesia dan dunia yang semakin sempit.
Sebab, lahan internasional untuk pertanian menyusut hingga 44 persen dengan ancaman 820 juta Masyarakat dunia terancam kelaparan.
Di sisi lain, angka lahan Indonesia terus berkurang hingga 120 ribu hektar.
"Kita lihat bahwa saat ini sesuai dengan hasil BPS terjadi penyusutan penyusutan lahan baku yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. kurang lebih 120 ribu hektar," jelas Moeldoko.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.