Jokowi Sempat Kumpulkan Elite Partai Koalisi di Istana, Ini yang Dibahas
Arsul mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi membahas penanganan virus corona hingga omnibus law RUU Cipta Kerja.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sempat mengumpulkan ketua umum dan sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, pimpinan DPR serta ketua-ketua fraksi di DPR di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3/2020) lalu.
Hal itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani.
Ia mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi membahas penanganan virus corona hingga omnibus law RUU Cipta Kerja.
Terkait wabah virus corona di dalam negeri, Jokowi menyampaikan penanganan dan kebijakan-kebijakan yang tengah dan akan dilakukan pemerintah.
"Yang disampaikan presiden tentu langkah yang sudah dan sedang dijalankan, termasuk soal protokol-protokol yang dibuat. Presiden juga menyampaikan bahwa soal kasus corona ini berkembang, maka kebijakan dan langkah penanganan dari waktu ke waktu juga bisa berubah, bisa bertambah. Dinamis," tutur Arsul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Baca: Faisal Basri: Dua Mantan Menkeu Menyesali Lahirnya OJK
Selanjutnya, Jokowi meminta laporan terkini dari DPR mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja.
Dalam pertemuan itu hadir Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Menurut Arsul, Azis memastikan proses legislasi RUU Cipta Kerja di DPR berlanjut.
Dikatakan bahwa pimpinan DPR membantu fraksi-fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.
"Pak Azis intinya menyampaikan bahwa proses berjalan, bukan mandek. Lalu, saat ini yang dilakukan pimpinan DPR adalah membantu fraksi-fraksi dengan menyusun DIM yang disusun teman-teman tenaga ahli dari PKB," kata Arsul.
Ia mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja akan dimulai di masa persidangan DPR yang dibuka pada akhir Maret.
Baca: Listrik Padam Hampir 1 Jam di Terminal 3, Ini Penjelasan Bandara Soekarno-Hatta
Draf dan surat presiden RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan sejak Februari lalu akan dibawa ke rapat pimpinan dan badan musyawarah untuk menyepakati AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang melakukan pembahasan.
"Di masa sidang yang akan datang akan dimulai. Diperkirakan sudah siap, sehingga semuanya bisa dibamuskan, kemudian begitu sudah disepakati AKD di mana yang akan membahas. Semoga siap," ujarnya.
Arsul mengatakan target penyelesaian 100 hari bukan harga mati bagi Jokowi.
Menurut dia, Jokowi mendorong agar DPR menyerap aspirasi publik sebanyak-banyaknya.
"Itu juga bukan harga mati gitu. Yang penting ini dibahas, ruang konsultasi publiknya silakan dibuka. Pak Jokowi juga menekankan itu semuanya paralel. Tidak hanya DPR saja, tapi tim pemerintah juga," tuturnya.
