Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat akan menjalankan berbagai prosedur dan ketentuan guna mencegah penyebaran corona dalam pelaksanaan Kongres V di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, kongres kali ini berbeda dengan kongres partai Demokrat sebelumnya karena harus mengutamakan pencegahan virus corona.

"Dengan kondisi seperti ini (wabah corona), kongres yang kami laksanakan hanya satu hari untuk melokalisir atau memperkecil suasana dan tempatnya," ujar Hinca di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Baca: Pemerintah Belum Berniat Lakukan Lockdown Terkait Corona, Maruf Amin: Nanti Dampaknya Macam-macam

Menurut Hinca, peserta kongres yang akan datang nantinya hanya pemegang hak suara dari seluruh Indonesia yang meliputi ketua-ketua dewan pimpinan cabang maupun dewan pimpinan daerah.

"Protokol corona juga akan dimulai sejak penjemputan, baik di bandara maupun stasiun kereta api. Jadi semuanya mengikuti protokol sampai di tempat acara," tutur Hinca.

Ketua Tim Medis Kongres Demokrat, dr Gobin mengatakan, tim medis sudah menyiapkan beberapa langkah dalam mengikuti protokom corona dalam kongres partai Demokrat.

Baca: Kapolri Restui 7 Perwira Tinggi Polri Ikut Seleksi Deputi Penindakan KPK

"Kami sudah menyiapkan tujuh dokter dari DPP Demokrat, 16 paramedis dan 24 dokter dari seluruh DPD yang akan ikut memberijan bantuan medis, kemudian ada Dinas Kesehatan DKI Jakarta," ucap Gobin di tempat yang sama.

Menurutnya, saat peserta kongres memasuki kawasan JCC akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan meminta semuanya untuk untuk cuci tangan dengan cairan khusus.

"Jika ada peserta atau undangan suhunya di atas 37 celsius, kami antarkan ke ruangan periksa dan kami pun telah menyiapkan ruang isolasi yang dilengkapi alat kesehatan," ucap Gobin.

"Kami juga kerjasama dengan empat rumah sakit sebagai rujukan," sambung Gobin.

Tak undang Jokowi

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke acara Kongres V Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan alasan pihaknya tidak mengundang Presiden Jokowi.

Pertama, kongres merupakan agenda internal Partai Demokrat.

Kedua, melihat kondisi saat ini sedang terjadi wabah virus corona.

Baca: Anies Baswedan Buka Data Sebaran Pasien Positif Corona di Jakarta, Ini Petanya

"Inilah bedanya Partai Demokrat dengan partai lain, kami tidak mengundang siapapun, termasuk Presiden Jokowi," ucap Hinca di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Meski tidak mengundang Presiden, kata Hinca, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum Demokrat telah berkomunikasi dengan Jokowi.

"Apa komunikasi dengan Pak Jokowi? Memberitahukan akan ada kongres dan memberitahukan agar setelah kongres akan terpilih pengurus baru dan lengkap untuk berkenan menerima," ujar Hinca.

Menurutnya, pemimpin baru Partai Demokrat nantinya akan melaporkan hasilnya kepada Presiden sebagai pembina politik tertinggi di Indonesia.

Baca: Pesan Lengkap Anies Baswedan untuk Warga Jakarta Hadapi Corona

"Selain berkomunikasi dengan Pak Jokowi, pak SBY juga komunikasi dengan Kapolri, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Kesehatan terkait protokol virus corona," ucap Hinca.

Kongres ke-V Partai Demokrat hanya berlangsung satu hari karena kondisi di Jakarta saat ini sedang dilanda wabah virus corona.

Saat kongres, panitia acara akan menjalankan semua protokol corona yang sesuai dengan standar berlaku.

Disarankan bawa dokter

Di tengah kekhawatiran akan penularan virus corona ( Covid-19), Partai Demokrat bakal menggelar Kongres pada 14 Maret hingga 16 Maret 2020.

Kongres V Partai Demokrat itu bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan sendiri telah menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas penyelenggaraan kongres tersebut.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono pun mengungkap hasil pertemuan pada 6 Maret 2020 lalu itu.

Ia menyebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghindari penyebaran virus corona.

"Dari hasil diskusi itu ada beberapa saran dari pak gubernur, salah satunya setiap utusan dari daerah (pengurus partai) bawa dokter," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Tak hanya itu, politisi Demokrat yang juga anggota DPRD DKI ini juga meminta pihak penyelenggara menyediakan hand sanitizer di lokasi kongres.

"Terus di lokasi, di banyak titik juga disarankan disediakan hand sanitizer," ujarnya saat dikonfirmasi.

Guna meminimalisir peredaran virus asal Wuhan, China itu, Mujiyono mengatakan, pihaknya juga membatasi peserta anggota kongres.

Para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang biasanya diikutsertakan dalam kongres kini tidak diundang.

"Walaupun eventnya di DKI, tapi peserta yang hadir di DKI itu hanya tingkat DPD dan DPC," kata Mujiyono.

"PAC-nya kali ini duduk manis saja, biasanya kan kalau kongres PAC ikut meramaikan," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan, Partai Demokrat tak harus meminta izin Anies untuk menggelar Kongres itu.

Sebab, Kongres tersebut bersifat tertutup sehingga masuk kategori giat masyarakat.

"Izinnya langsung ke Polda biasanya kalau terbatas karena masuk dalam kategori giat masyarakat, seperti arisan dan lainnya," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Terlebih, kegiatan yang juga mengagendakan pemilihan ketua umum itu tak menggunakan fasilitas milik Pemprov DKI dan tidak ada kegiatan pertunjukan yang bisa menarik masyarakat untuk datang menyaksikannya.

"Kalau pakai fasilitas Pemda, seperti taman dan lainnya, serta kalau ada pertunjukan, itu harus minta izin PTSP," ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu Benni menyebut, sampai saat ini permohonan izin untuk menggelar Kongres V Partai Demokrat belum masuk ke bagian PTSP.

Baca: Demokrat Menolak Ambang Batas Parlemen Dinaikkan Jadi 7 Persen

"Izinya belum masuk ke PTSP, sesuai surat keputusam Sekda, apabila permohonan masuk ke PTSP maka akan dilalukan review risiko terhadap permohonan itu," kata Benni.

"Tapi izin (Kongres) biasanya langsung ke Polda," sambungnya.