TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemerintah tidak menyampaikan riwayat perjalanan secara detail terkait pasien positif corona.

Jokowi mengungkapkan, sebenarnya pemerintah ingin menyampaikan hal itu, namun demikian setelah beberapa pertimbangan hal itu tidak dilakukan.

Hal itu dikatakan Jokowi saat menjawab pertanyaan media di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/2020).

Hal itu dikarenakan pemerintah tak ingin masyarakat panik dan resah, selain itu juga mempertimbangkan efek ke depannya bagi pasien itu sendiri.

"Sebetulnya inginnya kita sampaikan, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya terhadap pasien apabila sembuh," kata Jokowi, seperti disiarkan Kompas TV.

Jokowi juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah ini mungkin berbeda dengan negara lain yang secara detail mengungkap riwayat perjalanan pasien.

Menurutnya, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam hal ini.

Baca: Kenali 5 Ciri-ciri Orang Terinfeksi Virus Corona, Berikut 11 Cara Pencegahan Covid-19!

Baca: Penjelasan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia soal Bagaimana Menyikapi Virus Corona

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah melalui tim reaksi cepat covid-19, akan selalu melakukan pelacakan jika ada kasus baru.

"Jadi setiap negara saya kira memiliiki policy yang berbeda-beda, tetapi yang jelas setiap ada cluster baru, pasti tim reaksi cepat kita langsung memagari," kata Jokowi.

Pihaknya telah dikoordinasi BNPB, didampingi Kemenkes, TNI, Polri untuk melakukan pelacakan.

"Kita telah secara khusus mengadakan rapat paripurna mengenai corona sekali dan rapat terbatas sudah 5 kali," kata Jokowi.

"Rapat internal sehari bisa dua sampai tiga kali membahas khusus mengenai virus corona ini," sambungnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait termasuk pemerintah daerah.

Terkait lockdown wilayah yang terkena virus corona, Jokowi mengaku belum sampai memikirkan hal itu.