TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memperjelas aturan social distancing atau menjaga jarak antar satu dengan lainnya, khususnya dalam dunia usaha.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, pemerintah sudah secara tegas mengatakan agar menjaga jarak satu dengan lainnya, tetapi kenyataannya masyarakat masih banyak bekerja seperti biasa. 

"Mereka yang ke kantor lebih banyak, bukan karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, melainkan karena belum ada kebijakan tersebut dari perusahaannya," ujar Martin kepada wartawan, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Baca: Cara Mencegah Virus Corona dan Persiapan Karantina Diri

Politikus NasDem itu menilai, imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar saat ini bekerja dari rumah, harus ditindaklanjuti oleh para menterinya dengan aturan yang jelas dan segera diumumkan ke dunia usaha. 

"Bagaimana pengaturannya yang jelas dan harus diikuti dunia usaha. Periode dua minggu atau 14 hari sangat menentukan untuk menghambat laju penyebaran covid-19," ujar Martin. 

Di sisi lain, Martin juga melihat masyarakat yang tetap bekerja di tengah mewabahnya virus corona, karena bergantung pada upah atau tunjangan harian. 

Oleh sebab itu, kata Martin, para menteri terkait harus melakukan rincian yang lebih jelas terkait aturansocial distancing, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Baca: ‎Layanan SIM Tetap Berlaku Normal, Korlantas Terapkan SOP Cegah Corona

"Misalnya, bagaimana terkait jam kerja dan upah oleh Manaker? Bagaimana pengaturan pabrik-pabrik oleh Menperin? Bagaimana skema insentif bagi dunia usaha selama masa dua minggu ini oleh Menkeu? Ini semua harus tegas dan harus dijalankan," papar Martin. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk terus produktif dengan dapat melakukan aktivitas pekerjaan, belajar hingga ibadah di kediaman masing-masing. 

Langkah ini untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19).

"Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, inilah saatnya bekerja bersama-sama saling tolong menolong dan bersatu padu gotong-royong," kata Jokowi di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).

Upaya tersebut, dikatakan Jokowi, dapat menjadi sebuah gerakan masyarakat agar wabah covid-19 dapat ditangani dengan maksimal oleh pemerintah.

Dia mengatakan seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju terus bekerja keras untuk menyikapi dan menjaga Indonesia dari penyebaran virus tersebut.

Baca: Pimpinan DPR Belum Dengar Kabar PDIP Tidak Mendukung Omnibus Law

Jokowi meyakini dengan langkah-langkah antisipasi yang dikakukan, jajaran menteri kabinet tetap dapat bekerja penuh seperti biasanya. Bahkan, Jokowi mengklaim hari ini para menteri bekerja lebih keras dibandingkan biasanya.

"Walaupun sebagian dilakukan secara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perkonomian akibat Covid-19," lanjutnya.