Dikritik Soal Anggota Dewan & Keluarga Rapid Test Massal, DPR: Patungan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi terkait rapid tes yang akan dilakukan Anggota DPR dan keluarganya.

Ia menegaskan, pembelian alat tes untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara.

Anggaran tersebut rupanya berasal dari inisiatif beberapa wakil rakyat yang ingin membeli.

"Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020), melansir melalui Kompas.com.

Inisiatif tersebut bermula dari kegelisahan sejumlah anggota dewan karena mereka kerap melakukan kunjungan ke banyak daerah selama masa reses.

Oleh karena itu, menjelang pembukaan masa persidangan yang direncanakan pada 30 Maret 2020, DPR menggelar tes Covid-19 secara mandiri.

Baca: Kelebihan dan Kelemahan Rapid Test Covid-19 dengan Sampel Darah untuk Deteksi Virus Corona

"Sebentar lagi DPR akan memasuki masa sidang. Dikhawatirkan sidang nanti kalau tidak ada antisipasi, anggota yang dari dapil mungkin membawa lalu menyebarkan virus ke kompleks parlemen," jelas Dasco.

Dasco menerangkan pembelian rapid tes dilakukan karena anggota DPR tidak ingin membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes Covid-19.

Lebih lanjut, alat rapid test virus corona itu dapat dibeli langsung dari produsen di China.

Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.

"Kami kontak langsung. Oleh pabrik di sana ditanya, kalau untuk pembelian per orangan tidak boleh, kalau pemerintah atau institusi boleh."

"Ya, kami pakai alamat DPR. Tapi bukan uang negara, hanya pakai alamat DPR," tutur dia.

Rencana rapid tes untuk DPR banjir kritikan 

Baru-baru ini rencana rapid tes masal Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya menuai kritikan.

Satu di antara kritikan tersebut datang dari asosiasi masyarakat sipil bernama Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).