TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini rencana rapid tes masal Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarnya menuai kritikan.

Satu di antara kritikan tersebut datang dari asosiasi masyarakat sipil bernama Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).

Padahal, seharusnya rapid test diprioritaskan bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP.

"Rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," kata Anggota GIAD Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Pihaknya menyayangkan di tengah situasi demikian, anggota DPR justru mengistimewakan dirinya sendiri.

Baca: Menhan Prabowo Serahkan Bantuan APD dan Rapid Test Rp 7 Miliar ke Gugus Tugas Covid-19

Apalagi dengan berniat melakukan rapid test bagi mereka dan keluarganya sendiri.

Padahal, lanjut Jeirry, kondisi kebutuhan dasar untuk penanganan wabah Covid-19 belum terpenuhi secara maksimal.

Hal itu terlihat dari kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

Akibatnya, banyak tenaga medis yang ikut terpapar virus.

Padahal seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah corona.

Baca: Terlalu Sering Terima Informasi Soal Corona, Bisa Buat Orang Ikut Rasakan Gejalanya? Ini Kata Dokter

"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test."

"Di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ujar Jeirry.

Menurutnya, jika ada anggota DPR yang mengalami gejala Covid-19, mereka disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebagaimana instruksi pemerintah.

"Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini," kata Jeirry.

DPR diminta dahulukan rakyat

Hal yang sama diutarakan oleh Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini.

Menurut Didik, anggota DPR seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat.

"Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat."

"Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020), yang mengutip dari Kompas.com.

Menurut Didik, seharusnya para wakil rakyat membuat tindakan kolektif untuk membantu masyarakat di tengah bencana wabah.

Baca: Alami Stres Akibat Informasi Berlebih Soal Corona? Ini Cara Mengatasinya

Sehingga, lanjut dia, masalah wabah Covid-19 bisa segera diatasi.

Ia berharap, anggota DPR yang masih memiliki hati nurani untuk tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin.

Bahkan, Indra mengatakan tidak hanya anggota keluarga saja yang difasilitasi tes Covid-19.

Sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan pun mendapatkan fasilitas yang sama.

Menurut Indra, alat tes Covid-19 yang tersedia saat ini berjumlah sekitar 20.000 unit.

Menurutnya alat tes Covid-19 itu merupakan sumbangan sejumlah anggota DPR.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Fitria Chusna/Sania Mashabi)