TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini rencana rapid tes masal Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarnya menuai kritikan.

Satu di antara kritikan tersebut datang dari asosiasi masyarakat sipil bernama Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).

Padahal, seharusnya rapid test diprioritaskan bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP.

"Rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," kata Anggota GIAD Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Pihaknya menyayangkan di tengah situasi demikian, anggota DPR justru mengistimewakan dirinya sendiri.

Baca: Menhan Prabowo Serahkan Bantuan APD dan Rapid Test Rp 7 Miliar ke Gugus Tugas Covid-19

Apalagi dengan berniat melakukan rapid test bagi mereka dan keluarganya sendiri.

Padahal, lanjut Jeirry, kondisi kebutuhan dasar untuk penanganan wabah Covid-19 belum terpenuhi secara maksimal.

Hal itu terlihat dari kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

Akibatnya, banyak tenaga medis yang ikut terpapar virus.

Padahal seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah corona.

Baca: Terlalu Sering Terima Informasi Soal Corona, Bisa Buat Orang Ikut Rasakan Gejalanya? Ini Kata Dokter

"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test."

"Di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ujar Jeirry.

Menurutnya, jika ada anggota DPR yang mengalami gejala Covid-19, mereka disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebagaimana instruksi pemerintah.

"Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini," kata Jeirry.