TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian mengklaim serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 12 triliun. Serapan KUR yang dikhususkan untuk sektor pertanian ini terjadi hingga 27 maret 2020. Serapan KUR tertinggi terjadi di Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp 2,8 triliun dan yang terendah adalah Maluku Utara sebesar 5,7 miliar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan KUR demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

“Nah, sekarang dengan bunga KUR yang rendah kalau diambil 50 juta per orang maka sangat banyak manfaatnya untuk menjadi modal pertanian," ujar Mentan SYL.

Mentan SYL juga mengatakan, program ini sudah dikendalikan dengan aturan main yang cukup ketat karena langsung diawasi para pimpinan daerah. Walaupun begitu, pemerintah tetap menjamin dan membuka akses perkreditan ini secara luas.

"Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujarnya.

Selain itu, Mentan SYL menginstruksikan agar penyaluran KUR ini diintensifkan untuk merespon dampak virus corona baru atau Covid-19. Hal ini sesuai instruksi yang diberikan Presiden Jokowi.

"Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat virus corona. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani," pungkasnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, Kementan diamanahkan untuk menyalurkan dana KUR sebesar Rp 50 triliun pada 2020. Dana ini untuk petani dalam mengembangkan budidaya komoditas pertanian, tanaman hortikultura, maupun perkebunan, serta peternakan.

"Petani wilayah Jawa Timur yang paling antusias memanfaatkan fasilitas KUR ini. Khususnya Kab Bojonegoro yang telah memanfaatkan KUR sebesar 34.8 Milyar." kata Sarwo Edhy.

Dari total Rp 12 triliun ini, tersalurkan untuk berbagai sektor. Di antaranya tanaman pangan Rp 3,4 triliun, perkebunan Rp 3,7 triliun, hortikultura Rp 1,4 triliun, peternakan Rp 2,4 triliun, jasa pertanian Rp 208 miliar, kombinasi pertanian Rp 650 miliar, dan tanaman hias Rp 18 miliar.

"Penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kedepan kami akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir. Seperti untuk pembelian alat pertanian," ungkap Sarwo Edhy.

Sektor hulu, kata Sarwo Edhy, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat.

"Plafon Rp 500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu bunganya tetap hanya enam persen," kata Sarwo Edhy.

Meski begitu, Sarwo Edhy mengingatkan, KUR bukanlah bantuan atau subsidi pemerintah. Oleh karena itu, nasabah KUR pertanian harus tetap membayar pinjamannya.

"Namun dengan demikian, petani yang memanfaatkan KUR akan lebih merasa memiliki dan lebih serius dalam mengembangkan usaha taninya," tambah Sarwo Edhy.

Berkaitan dengan penyaluran KUR itu, Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri menjadi penyalur di semua daerah di Indonesia. Bank BRI menyalurkan KUR sebesar Rp 8,4 triliun, Bank BNI sebesar Rp 1,1 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara Bank lainnya (plus bank daerah) sebesar Rp 745 miliar.

"Syarat mendapat KUR pertanian cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking. Jika penyaluran KUR bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta penyaluran program KUR lebih diintensifkan sebagai salah satu upaya untuk merespons dampak wabah virus corona baru atau Covid-19 bagi sektor UMKM.

“Saya juga minta penyaluran KUR, Kredit Usaha Rakyat, lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya,” kata Presiden.

Untuk kepentingan itu, Jokowi meminta dukungan seluruh pihak terutama asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bisa mendukung hal tersebut.

Sebab, menurut dia, perlu kerja sama seluruh pihak untuk meredam dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 terutama bagi sektor UMKM di Tanah Air.

“Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” kata Presiden.

Saat ini, Kepala Negara menekankan pentingnya untuk segera memberikan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19.

Ia mencontohkan perlunya kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang kemungkinan sedang sangat dibutuhkan pelaku UMKM.

“Saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan,” ujar Jokowi