Muhammadiyah Desak Kebijakan Pemerintah Atur Mudik: Jangan Sampai Karena Pertimbangan Ekonomi
Muhammadiyah desak kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah pandemi, sebut kegiatan keagamaan saja dihindari kenapa mudik pertimbangkan ekonomi.
Editor: Melia Istighfaroh
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan pemerintah terkait Mudik Lebaran 2020.
Ia meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan tegas terkait dengan pelarangan warga mudik di tengah pandemi virus corona.
Haedar mengatakan, organisasi-organisasi keagamaan telah sepakat membantu pemerintah mengimbau agar warga tidak perlu mudik.
Oleh sebab itu, pemerintah pun harus mempunyai aturan yang tegas.
"Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya di kaum muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).
"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan untuk tidak mudik pada tahun ini," ujar Haedar.
Haedar mengatakan, mudik merupakan tradisi positif bangsa Indonesia jika dilakukan dalam keadaan baik dan berada di situasi yang normal.
