Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siber Polri di tingkat Bareskrim, Polda hingga Polres tidak lagi fokus memantau penyebaran berita hoax seputar virus corona.

Mereka juga memproses hukum para penghina presiden dan pejabat negara terkait kebijakan penanganan corona selama masa darurat pandemi corona.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit mengatakan ‎patroli cyber selama 24 jam penuh dan penindakan berita hoax serta penghina penguasa negara dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah ancaman kejahatan yang semakin kompleks.

Baca: Italia Mulai Menguji Tes Kekebalan Virus Corona bagi Petugas Kesehatan

"Jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang bersifat provokatif dan melanggar UU ITE. Ini saatnya kita bersama-sama memerangi viirus corona. Jangan malah sebaliknya membuat informasi sesat dan bikin onar di medsos. Pasti kami proses tegas," ungkap Listyo pada Tribunnews.com, Selasa (7/4/2020).

Baca: Sama-sama Sosialita, Nia Ramadhani dan Jedar Terperanjat Lihat Nominal Arisan Muzdalifah: Berat!

Jenderal bintang tiga ini meminta masyarakat tidak lagi membuat dan menyebarkan berita sesat yang membuat keonaran dan meresahkan masyarakat.

Dia meminta media sosial baiknya digunakan untuk menyebarkan berita-berita positif terkait pencegahan corona sehingga masyarakat selalu waspada.

"Membuat berita sesat yang malah bikin onar sebaiknya ditinggalkan dan jangan dilakukan lagi. Undang-Undang tentang penggunaan medsos dan media lain semua sudah diatur yang boleh dan yang tidak boleh. ‎Semua sudah jelas, Undang-Undang harus ditegakkan,"tegasnya.

Mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini melanjutkan sudah waktunya semua bersatu padu untuk memerangi virus corona bukan malah sebaliknya menyebarkan hoax dan membuat keonaran yang mengganggu kamtibmas.

"Gunakan untuk menyebarkan hal yang informatif. Seperti bagaimana cara membuat hand sanitizer dibawah petunjuk Dinkes. Cara menjaga stamina sampai testimoni pasien sembuh dari corona. Itu yang baik," tambahnya.