Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) memperhatikan nasib pelaku ekonomi kreatif dan pekerja wisata, di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, terdapat anggaran senilai Rp 500 miliar yang akan direalokasikan Kemenparekraf untuk memitigasi virus corona, terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami minta fokus realokasi tersebut untuk menjamin nasib pekerja di sektor itu, melalui skema social safety net, proteksi usaha, dan bantuan permodalan," kata Huda kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Huda mengatakan, industri pariwisata maupun ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling terdampak dari virus corona, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya.

"Sektor ini, 80 persen di antaranya didominasi UMKM, maka para pekerjanya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," ujar polikus PKB itu.

Baca: PSBB Berlaku di Jakarta Mulai 10 April, Anies Baswedan Tak Larang Pernikahan Selama Digelar di KUA

Baca: ABK KM Lambelu Milik PT Pelni Diduga Terjangkit Covid-19, Tim Medis Cek Kondisi Mereka Sebelum Turun

Huda menilai, para seniman dan pekerja wisata yang terdampak bisa masuk skema kartu pra kerja, agar mendapatkan berbagai tunjangan pelatihan serta insentif dari pemerintah.

Selain itu, kata Huda, sektor usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bisa melakukan usulan pembebasan biaya BPJS Kesehatan atau Ketenagkerjaan, keringanan pajak, relaksasi pinjaman bank, dan pengurangan biaya listrik serta sewa.

“Kami ingin baik pekerja maupun pengusaha sektor pariwisata dan industri kreatif tetap bertahan selama masa tanggap darurat wabah covid-19,” ujarnya

Huda juga meminta agar realokasi anggaran Kemenparekraf menyasar upaya penyelamatan desa-desa wisata di Indonesia.

“Kami berharap desa wisata juga menjadi salah satu fokus penyelamatan dari realokasi anggaran yang dilakukan Kemenparekraf," tuturnya.