"Sementara yang dibutuhkan oleh korban PHK adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT/ cash transfer), untuk penuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan kredit," kata Bhima.

Sementara Kartu Pra Kerja yang ditawarkan pemerintah, pada dasarnya difokuskan untuk melakukan pelatihan peningkatan keterampilan secara online. Hal ini pun ia anggap kurang tepat untuk kondisi yang dialami para korban PHK.

"Sedangkan model pelatihan online pra kerja kurang tepat disaat pandemi, ini bukan waktunya untuk meningkatkan skill korban PHK," tegas Bhima.

Bahkan jika mereka menjadi bagian dari program yang diikuti sekitar 5,6 juta peserta itu pun, belum tentu akan langsung memperoleh pekerjaan. "Apalagi tidak ada jaminan setelah ikut program 5.6 juta (peserta), orang akan langsung terserap kerja," papar Bhima.

Ia kemudian mempertanyakan terkait industri mana yang siap menampung 5,6 juta tenaga kerja untuk saat ini di tengah melesunya ekonomi. Karena pada dasarnya, kata dia, program Kartu Pra Kerja dibuat untuk kondisi normal, bukan darurat corona seperti saat ini.

"Industri mana yang siap menampung 5.6 juta? Konsep kartu pra kerja itu kan ada saat kondisi normal untuk tingkatkan skill. Tapi dalam kondisi darurat kurang tepat, jadi efektivitasnya kecil sekali, bahkan gagal sebelum dimulai," pungkas Bhima.(Tribun Network/fit/ktn/wly)