Kasus Andi Taufan Jadi Momen Bagi Jokowi untuk Evaluasi dan Rampingkan Tim Kepresidenan
Andi adalah contoh nyata bahwa orang yang sukses di bidang tertentu tidak berarti bisa menjadi abdi negara yang baik.
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mendompleng surat berkop sekretariat kabinet untuk memasarkan perusahaan pribadinya PT Amartha jadi sorotan publik.
Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau menjelaskan, kasus Andi Taufan membuka mata publik bahwa pilihan presiden tidak melulu sebagaimana diharapkan publik.
Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi di tim kepresidenan.
Baca: Link Streaming TVRI Belajar dari Rumah untuk SMA, Materi Noken Papua Hari Rabu Pukul 10.00
Baca: Perkiraan BIN Puncak Pandemi Corona Mei-Juni, Mendagri: Mungkin dengan Cara Lebih Keras
Baca: Anies Baswedan Jelaskan Alasan Jumlah Pemakaman sesuai Protap Covid-19 Lebihi Data Kasus Postif
"Kasus Andi membuka mata publik bahwa yang direkrut presiden itu tidak sebagaimana diharapkan publik. Tentu kan tidak semua pilihan presiden yang terbaik, itu situasi wajar. Dengan ini presiden harus segera melakukan evaluasi," kata Romanus Ndau kepada Tribun, Rabu (15/4/2020).
Andi adalah contoh nyata bahwa orang yang sukses di bidang tertentu tidak berarti bisa menjadi abdi negara yang baik.
Romanus menjelaskan, ke depan, multi faktor harus dinilai dalam pemilihan abdi negara.
Andi dinilai Romanus ingin memanfaatkan kekuasaan dan telah menyalahgunakan kepercayaan presiden untuk kepentingan pribadinya.
"Itu merupakan kesalahan yang fatal," kata singkat.
Apa yang diperbuat Andi, lanjut Romanus, telah mendistorsi gerakan presiden untuk penanganan Covid-19 yang efektif, transparan dan efisien.
Dalam hal ini, Romanus menegaskan bahwa Andi Taufan harus segera diganti.
Presiden pun harus menjadikan kasus Andi sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap tim kepresidenan.
Bila ingin merampingkan tim presiden yang sudah terlalu gemuk, sekarang adalah saat yang tepat.
Tugas Jokowi mengakomodir kepentingan banyak partai menurut Romanus telah berlalu.
"Beban presiden mengakomodir banyak partai sudah berlalu, sekarang dia harus benar-benar berorientasi pada kerja. Kalau mau merampingkan anggaran, lakukan sekarang."
"Personalia yang berat, tim presiden yang terlalu gemuk, yang membebani presiden dan membebani anggaran negara sudah saatnya dirampingkan," kata Romanus.
