TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat telah menonaktifkan tiga direktur LPP TVRI yakni Direktur Umum Tumpak Pasaribu, Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto. 

Namun ternyata salah satu anggota Dewas yaitu Supra Wimbarti tak menyetujui hal tersebut. 

"Dalam hal SPRP (Surat Rencana Pemberitahuan Pemberhentian), saya tidak menyetujuinya sebagaimana saya tidak menyetujui SPRP dan penonaktifan Dirut Helmy Yahya saat itu. Jadi menurut saya, itu alasannya sama yang dikeluarkan oleh Dewas," ujar Supra, dalam rapat dengar pendapat secara virtual dengan Komisi I DPR RI, Kamis (16/4/2020).

Baca: Tiga Direktur Dinonaktifkan, Ketua Dewas TVRI: Tidak Ikuti Arahan

Supra berpandangan data yang digunakan Dewas guna menonaktifkan tiga direktur tersebut belum akurat.

Hal itu menurutnya serupa dengan kejadian ketika pemberhentian mantan Direktur Utama TVRI Helmi Yahya. 

"Saya punya pemikiran yang sama dengan zamannya Pak Helmy Yahya dulu, yaitu alasan yang data yang dipakai itu belum akurat," jelasnya.

Dia juga mengungkap hanya diajak rapat satu kali terkait SPRP ketiga direktur tersebut pada Kamis (26/3/2020) pada pukul 15.00 WIB secara online. Kemudian sehari setelahnya, langsung ada keputusan untuk menonaktifkan ketiganya. 

Baca: 5.516 Pasien Positif, 548 Orang Sembuh, 496 Meninggal di Indonesia

Supra menegaskan akan mencari data untuk menguji tuduhan terhadap ketiga direktur tersebut apabila tatkala itu diajak bicara sebelumnya oleh anggota Dewas lainnya.

"Jadi menurut saya kalau saya sudah diajak bicara sebelumnya, beberapa rapat sebelumnya saya akan mencari data betul. Benar nggak itu tuduh-tuduhan, mengapa direksi-direksi itu, apa sanggahan mereka, apa data yang mereka tampilkan. Tapi itu tidak terjadi," tandasnya.