Istana Minta Publik Memaklumi Tindakan Staf Khusus Presiden Andi Taufan
Donny juga meminta pemakluman juga diberikan kepada Staf khusus milenial Adamas Belva Delvara.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan RI meminta publik memaklumi kesalahan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati para camat seluruh Indonesia.
Surat tersebut menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet yang meminta para camat untuk melibatkan PT Amartha Mikro Fintek dalam penanganan virus corona melalui program Relawan Desa Lawan Covid-19.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral dalam program Rosi dengan tema 'Aji Mumpung Staf Presiden' yang disiarkan Kompas TV, Kamis (16/4/2020).
"Yaa, saya meminta publik memaklumi meskipun ini bukan sebuah pembelaan," kata Donny.
-
Baca: Jubir PKS Sebut Stafsus Andi Taufan Harusnya Diberhentikan karena Dinilai Menyalahgunaan Wewenang
Donny menyebut, apa yang dilakukan oleh Andi Taufan Garuda Putra ini karena masih dalam kategori milenial yang baru masuk sistem birokrasi pemerintahan.
Selain itu, Stafsus milenial Jokowi ini datang dari latar belakang profesional sehingga birokrasi merupakan dunia yang baru buat Andi Taufan.
Sehingga aturan main dalam birokasi pemerintahan belum dipahami.
"Ketidak pahaman melalakukan kesalahan tersebut itu pun akhirnya saudara Andi Taufan sudah minta maaf secara terbuka," ucap Donny.
Donny juga meminta pemakluman juga diberikan kepada Staf khusus milenial Adamas Belva Delvara.
Belva sebelumnya dituding memiliki konflik kepentingan terkait perusahaannya Skill Academy by Ruang Guru, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.
Meski, Belva telah menepis kabar tersebut dan menyebur penunjukan Skill Academy by Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja tanpa sepengetahuan dirinya.
Donny pun menyebut, pihaknya tengah mendalami substansi apakah ada konflik kepentingan terkait polemik dua orang Stafsus milenial itu.
"substansinya apakah ada konflik kepentingan ini perlu dikaji dulu lebih dalam karena mereka semua menandatangani pakta integritas," kata Donny.
"Apakah ada pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat secara lebih seksama," jelasnya.