Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sempat Beri Dukungan, Politisi Demokrat Kecewa Berat dengan Kinerja Stafsus Milenial

Siapapun yang tidak bisa menjunjung etika 'conflict of interest', maka dia tidak boleh jadi pejabat negara.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Sempat Beri Dukungan, Politisi Demokrat Kecewa Berat dengan Kinerja Stafsus Milenial
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku kecewa berat dengan polemik terkait sejumlah staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, salah satu mitra program Kartu Prakerja adalah Skill Academy by Ruangguru, dimana CEO-nya adalah stafsus Jokowi yakni Adama Belva Syah Devara.

Selain itu, Andi Taufan Garuda Putra, milenial stafsus Jokowi lainnya, turut menuai polemik dengan mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirim ke camat se-Indonesia. Disebutkan ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam surat itu. Andi sendiri adalah CEO Amartha.

"Awalnya saya menaruh harapan besar pada anak-anak muda yang telah ditunjuk Presiden Jokowi. Saya mulanya berprasangka baik bahwa mereka menjadi energi baru penyegar yang membawa perubahan ke arah baik sesuai bidang yang ditugaskan Presiden," ujar Didi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/4/2020).

Baca: Ekonom Muda Ini Ajak Debat Terbuka CEO Ruangguru dan Stafsus Milenial Presiden Jokowi

"Tetapi sejak kejadian dua orang stafsus Presiden terus terang saya kecewa berat. Kok jabatan dan amanah ini ujung-ujungnya untuk kepentingan bisnis," imbuhnya.

Baca: Kisah Ika Dewi Maharani, Relawan Perempuan Satu-satunya yang Jadi Sopir Ambulans di RS Covid-19

Didi mengatakan siapapun yang tidak bisa menjunjung etika 'conflict of interest', maka dia tidak boleh jadi pejabat negara.

Berita Rekomendasi

Menurut anggota Komisi XI DPR RI tersebut, amanah yang diberikan kepada seorang pejabat negara harus dijunjung tinggi. Pasalnya amanah adalah kepercayaan untuk benar-benar memberi pelayanan kepada rakyat.

Baca: Ramadan Ini Masjid Istiqlal Tiadakan Tarawih dan Buka Puasa Bersama, Juga Takbir dan Salat Ied

"Kalau soal sederhana seperti etika 'conflict of interest' saja tidak mengerti, maka janganlah menjadi pejabat negara. Presiden harus menegur dan evaluasi mereka. Ada proyek besar bernilai triliun rupiah disaat pandemi corona berpotensi KKN," kata dia.

Baca: Penjelasan Dewan Pakar IDI: Virus Corona Berpotensi Mati dengan Sendirinya

Didi mengatakan akan lebih baik dua stafsus presiden tersebut untuk kembali menjadi pengusaha. Sehingga tak lagi terjadi potensi conflict of interest yang akan jadi beban bagi Presiden Jokowi.

"Dan yang terpenting juga mereka harus menarik diri dari proyek yang nyata-nyata conflict of interest tersebut. Atau Presiden menghentikan proyek mereka tersebut supaya tidak jadi beban pemerintahannya," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas