Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Belva Devara Mundur

Ekonom Bhima Yudhistira: Belva Devara Tunjukkan Milenial Punya Integritas

Ekonom muda Indef Bhima Yudhistira mengapresiasi langkah Bos Ruangguru Adamas Belva Syah Devara yang mundur sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

Ekonom Bhima Yudhistira: Belva Devara Tunjukkan Milenial Punya Integritas
Instagram @belvadevara
Belva Devara, CEO Ruangguru, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden, Selasa (21/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom muda Indef Bhima Yudhistira mengapresiasi langkah Bos Ruangguru Adamas Belva Syah Devara yang mundur sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.

Menurut Bhima, apa yang dilakukan Belva sebagai bentuk pertanggung jawaban Milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.

"Belva telah menunjukkan bahwa Milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di Pemerintahan," kata Bhima Yudhistira saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

Baca: Bhima Yudhistira: Belva Tak Lagi Jadi Stafsus, Berakhirlah Undangan Debat yang Saya Ajukan

Baca: Ramalan Zodiak Besok, Rabu 22 April 2020: Libra Ada Kabar Baik, Scorpio Bicaralah pada Teman

Bhima Yudhistira merupakan orang yang sempat menantang Belva Devara untuk berdebat secara terbuka terkait perusahaan RuangGuru yang masuk dalam program Kartu Prakerja.

Baca: Ari Junaedi: Pilihan Belva Mundur Selamatkan Muka Jokowi dari Tudingan Tak Sedap

Bhima menilai, pengunduran diri Belva sebagai Stafsus Presiden tak serta merta membereskan permasalahan terkait Kartu Prakerja.

Pertama, ia menilai, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah.

Lalu, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online.

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," ucap Bhima.

Selanjutnya, Bhima menyebut, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas