TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo, yang merupakan seorang kepala pemerintahan sekaligus seorang kepala negara, pasti akan tegas dalam memberikan perintah. 

Termasuk dalam memberikan perintah kepada rakyat Indonesia untuk tidak mudik lebaran tahun ini demi keselamatan rakyat itu sendiri.

"Selain tegas, Jokowi juga orang yang sangat amanah dan sangat mengutamakan kepentingan serta keselamatan rakyat Indonesia," kata orang dekat Joko Widodo, Maruarar Sirait, ketika dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

Hal ini ditanyakan kepada Maruarar terkait dengan sikap dan langkah Jokowi yang melarang mudik lebaran sebagaimana disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres,  Selasa (21/4//2020).

Untuk diketahui hingga keluar keputusan resmi dari Joko Widodo hari, intrenal di pemerintahan tidak pernah satu suara dalam hal kebijakan mudik lebaran ini.

Di antara mereka terjadi silang pendapat dan bahkan saling meralat satu sama lain.

• Baca: Mudik Dilarang, Mabes Polri Pastikan Tidak Ada Penutupan Tol dan Jalan Arteri

Misalnya pada 27 Maret, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati  mengatakan bahwa pemerintah merekomendasikan larangan mudik. Namun belum jelas sikap saat itu.

Pada 2 April, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa tak ada larangan resmi terhadap pemudik Idul Fitri 2020 M/1441 H. Kalaupun mau mudik silakan dan ikuti prosedur karantina.

Besoknya, 3 April, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah Fadjroel dan menegaskan bahwa pemerintah justru sangat meminta masyarakat agar tak perlu kembali ke kampung halaman.

Pernyataan ini sempat membuat bingung masyarakat.

Sampai-sampai Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah bersikap tegas dan satu suara.

"Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya di kaum muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," kata Haedar saat itu.

Saat itu pada 4 April, Maruarar Sirait malah yang memastikan bahwa Jokowi akan melarang mudik.

Dan hari ini, setelah lebih dari dua minggu, keyakinan Maruarar ini terbukti benar bahwa Jokowi akhirnya melarang mudik.

Saat ditanya kepada Maruarar  mengapa bisa yakin dan keyakinannya itu terbukti, dengan tegas dijawab bahwa dia tahu Jokowi.

Kata Maruarar, Jokowi merupakan pemimpin yang lahir dari rakyat dan dipastikan akan memahami persoalan rakyat.

Bahwa saat itu belum ada keputusan sebab Jokowi terus menerima masukan, baik secara formal dari jajaran pemerintah maupun secara informal dari kalangan akademisi, tokoh agama dan para intelektual.

"Pada akhirnya saya yakin, Jokowi selalu mengutamakan rakyat dalam langkah-langkah kebijakannya. Dan dalam hal mudik, saya yakin Jokowi juga akan menjadikan kesehatan dan keselematan rakyat sebagai hal yang pertama dan utama," jelas Ara, demikian ia disapa.

Saat ditanya mengapa bisa punya keyakinan sementara sikap internal pemerintah masih beda-beda, ia mengatakan bahwa hal itu ia pelajari dari sang Bapak, Sabam Sirait, yang merupakan pendiri Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1973. Sabam mengajarkan bahwa berpolitik itu adalah memperjuangkan apa yang diyakini benar, apakah itu menyangkut orang atau kebijakan.

"Dan dalam memperjuangkan itu, keselamatan rakyat harus menjadi hal yang paling utama," jelas Ara, dengan nada merendah.

Maruarar juga mengapresiasi Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH said Aqil Siradj yang sudah memberikan arahan kepada umatnya untuk tidak mudik.

Maruarar, yang sangat konsen mendorong dan mensupport berbagai komunitas untuk peduli dan terjun langsung dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, pun berharap pimpinan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) maupun Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk mengikuti langkah MUI, Muhammadiyah dan NU bila ternyata Covid-19 belum bisa diatasi hingga Desember.

"Kita berharap secepatnya covid-19 ini bisa teratasi. Bila pun ternyata belum selesai hingga Desember, maka PGI dan KWI pun harus melarang mudik orang-orang yang beragama Kristen saat natal itu. Larang mudik dulu untuk tidak pulang ke kampung halaman masing-masing," ungkap Maruarar.

Diketahui, Sekjen MUI Anwar Abas menilai hukum mudik di tengah pandemik adalah haram atau dilarang dalam agama. Alasan Anwar, pemudik bisa menularkan virus dan itu sangat membahayakan bagi kehidupan.

Menurut Anwar, Allah SWT telah melarang manusia menjatuhkan diri dari kebinasaan. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, yang melarang orang untuk masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah dan atau keluar dari daerah tersebut.

“Melanggar ketentuan agama tersebut serta protokol medis yang ada jelas-jelas akan sangat berbahaya. Karena akan bisa mengganggu dan mengancam kesehatan serta jiwa dari yang bersangkutan dan juga diri orang lain,” jelas Anwar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa mudik merupakan tradisi positif bangsa Indonesia jika dalam situasi normal. Lewat mudik, umat saling bersilaturahim dan mempererat kekeluargaan. Namun, saat kondisi pandemi corona ini, mudik justru membawa banyak mudarat.

"Kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan hukum syariat, maka mudik sebagai kegiatan sosial, tentu saja dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan," katanya.

Sementara Ketua PBNU Said Aqil meminta warga NU untuk mengikuti imbauan pemerintah guna keselamatan bersama. Warga sebaiknya tetap tinggal di rumah, bahkan melaksanakan ibadah di rumah selama wabah melanda pun dibolehkan.

“Mengimbau masyarakat sebisa mungkin tidak melakukan mudik sesuai imbauan pemerintah. Kami juga mendukung rencana kebijakan untuk berikan insentif kepada masyarakat yang tidak mudik agar dapat merayakan lebaran 2020,” kata Said saat itu.