Polemik muncul ketika keterlibatan Skill Academy by Ruang Guru dalam Program Kartu Pra Kerja. Sejumlah pihak pun mengkritik karena diduga ada "kepentingan" di sana.

Baca: PKS Tolak Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona

Satu di antaranya kritik datang dari Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik.

Ia menyinggung keterlibatan aplikasi Ruangguru yang didirikan oleh salah satu staf khusus Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, di program kartu Prakerja. 

Baca: Update Link Live Streaming Belajar dari Rumah TVRI Edisi Rabu 22 April: Berikut Materi & Jadwalnya

"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu Prakerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 Triliun," cuit Rachland dalam akun Twitternya, Rabu (15/4/2020) lalu.

Ruangguru sebenarnya pada 20 Maret telah mengumumkan unit usahanya yang diberi nama 'Skill Academy' by Ruangguru resmi ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi kartu Prakerja di laman situs resminya. Peserta dapat memilih program pelatihan onlineyang tersedia di platform tersebut.

Ruangguru adalah salah satu perusahaan yang menjadi fasilitator pelatihan Kartu Prakerja yang memiliki anggaran Rp 5,6 triliun.

Ada delapan perusahaan yang digandeng pemerintah untuk proyek Kartu Prakerja. Maka, jika dibagi rata, masing-masing perusahaan berpotensi meraup Rp 700 miliar.

Selain itu, harga kursus yang ditawarkan oleh platform tersebut juga dinilai terlalu tinggi. Ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira, pun pernah menantang Staf Khusus Presiden sekaligus bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, untuk berdebat terkait dengan program Kartu Prakerja.

Baca: Perdana Menteri Jepang Dikritik karena Kirim Masker Kotor dan Ada Serangganya pada Warga

“Saya melihat secara pribadi model pelatihan online itu banyak yang overprice. Materi dari pelatihan online yang ini juga menurut saya bisa lebih baik di YouTube daripada Kartu Prakerja, misalkan cara membuat kroket keju itu kan semua tersedia di YouTube,” kata dia seperti dikutip dari laman Kompas.com.

Lebih rinci, ia mengatakan, jika per orang diberi Rp 1 juta dengan target Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya adalah Rp 5,6 triliun.

Nominal ini, jika diberikan dalam bentuk tunai, dinilai akan lebih membantu korban PHK untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih berpikir jangka panjang untuk menghemat anggaran pada masa pandemi Covid-19 ini dengan menggandeng platform pelatihan gratis ataupun kampus-kampus yang menyelenggarakan pelatihan gratis.