Jokowi Bilang Mudik Beda dengan Pulang Kampung, Apa Tanggapan Sosiolog?
Imam Prasodjo memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang membedakan istilah mudik dengan pulang kampung.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang membedakan istilah mudik dengan pulang kampung.
Menurut Imam, Presiden Jokowi melalui pernyataannya itu terlihat ingin membedakan antara dua konsep.
"Konsep pulang kampung sebab bukan karena Lebaran atau itu return migration biasa. Tetapi, jika sebab ingin kumpul-kumpul di Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga itu return migration sebab Lebaran dan disebut mudik," ujar Imam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/4/2020).
Baca: Ahli Obat-obatan di AS Ini Mengaku Dipecat karena Tak Sepaham dengan Donald Trump
Kemungkinan kedua, lanjut Imam, yang ingin disasar oleh Presiden Jokowi adalah masyarakat yang punya pilihan untuk tidak mudik tetapi tetap ingin ke kampung karena ingin bertemu keluarga.
Baca: Kakak Adik 2 Hari Tak Makan, Tanyakan Nasi Saat Petugas ke Rumah, Ternyata Keterbelakangan Mental
Sementara itu, kata Imam, ada juga masyarakat yang harus pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota dan tidak bisa menanggung biaya hidup di kota.
"Mereka ini ingin kembali ke kampung karena ketika di desa mungkin bisa hidup menumpang mertua atau orangtua. Sehingga memang harus pulang ke kampung, " kata dia.
Namun demikian, Imam menekankan bahwa baik mereka yang punya pilihan untuk tidak mudik, maupun mereka yang ingin kembali ke kampung halaman sama-sama punya risiko menularkan Covid-19.
"Ya sama dampaknya kalau soal Covid-19. Tetapi punya konsekuensi yang berbeda, " lanjut dia.
Imam juga mengkhawatirkan ada potensi gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan saat perbedaan istilah ini diterapkan di lapangan.
Utamanya, saat masyarakat yang ingin mudik diperiksa di check point dan diminta untuk kembali ke Ibu Kota, kemudian mengungkapkan sejumlah argumen.
Sehingga Imam pun menyarankan semuanya dilarang ke kampung. Terlebih jika tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk mencegah persebaran Covid-19 supaya tidak semakin meluas.
"Apapun alasannya dilarang. Tetapi untuk masyarakat yang tidak punya pilihan, harus diberi solusi oleh pemerintah. Perlu dipikirkan seperti apa support pemerintah selama mereka berada di Ibu Kota," ujar dia.
Pernyataan Jokowi di Mata Najwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kegiatan mudik dan pulang kampung itu berbeda.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Mata Najwa Trans 7, Rabu (22/4/2020).
Najwa Shihab sebagai pembawa acara menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, hampir 1 juta orang telah melakukan mudik.
Saat ini sekira 900 ribu pemudik telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menanggapi pernyataan Najwa itu, Jokowi berujar mereka merupakan perantau yang pulang kampung.
Baca: Ada Larangan Mudik, KAI Hentikan Perjalanan KA Jarak Jauh Mulai 24 April 2020
Baca: Sejak Awal Ingin Larang Mudik, Ini Alasan Jokowi Tak Ambil Keputusan Lebih Dini
Baca: 768 Penumpang Datang ke Jakarta Melalui Terminal Kampung Rambutan, yang Mudik 400 Orang
Ia menyebut, para perantau tersebut pulang untuk menemui keluarganya yang tinggal di daerah asal.
Sebab, mereka tak bisa bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama pandemi virus corona.
"Kalau itu namanya bukan mudik, itu pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, mereka pulang, karena anak istrinya ada di kampung," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (24/4/2020).
Najwa Shihab lalu mempertanyakan maksud dari Jokowi yang menyebut mudik dan pulang kampung itu berbeda.
"Apa bedanya bapak, pulang kampung dengan mudik?" tanya Najwa.
Menurut Jokowi, mudik merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada Hari Raya Idulfitri.
"Kalau mudik itu di hari lebarannya, untuk merayakan hari raya idulfitri," jawabnya.
"Jadi cuma masalah waktunya saja," Najwa Shihab menimpali.
Baca: 171 Ribu Personel Polri-TNI Dikerahkan Terkait Larangan Mudik Lebaran, Jalan Arteri dan Tol Disekat
Baca: H-2 Larangan Mudik Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Dipenuhi Ratusan Pemudik
Baca: Jumat Pukul 06.00 WIB Operasi Ketupat Terkait Larangan Mudik Mulai Diberlakukan di Seluruh Indonesia
Jokowi kembali mengulangi, bahwa pulang kampung dilakukan oleh perantau karena ingin menemui keluarga yang tinggal di daerah.
"Kalau pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta, tapi anak istrinya berada di kampung," jelas Jokowi.
Najwa kembali menegaskan, perbedaan dari mudik dan pulang kampung berarti hanya terletak pada waktu pelaksanaan.
Mengingat, orang yang mudik atau pulang kampung tersebut bisa membawa virus corona ke kampung.
"Tapi hanya perbedaan waktu saja, kegiatan mereka sama, mereka pulang membawa virus ke rumah itu juga sama," ujar Najwa.
Kemudian, Jokowi menerangkan kondisi dari para perantau yang menyewa rumah di Jakarta, akan lebih rentan untuk tertular virus corona.
Baca: Hanya Kendaraan dari Zona Merah yang Dilarang Mudik, Penjelasan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2020
Baca: Anies Minta Warganya Urungkan Niat Mudik Tahun Ini: Yang Sudah Nabung Ditahan Dulu
Baca: Penjelasan Mendagri Terkait Larangan Mudik: Kebijakan Bertahap Lebih Tepat untuk Hadapi Covid-19
Selanjutnya, para perantau tersebut akan disiapkan tempat isolasi setelah sampai di daerah asal.
"Coba lihat di lapangan, di Jakarta mereka (perantau) menyewa ruangan 3x3 meter isinya 8-9 orang."
"Mereka di sini tidak bekerja, lebih bahaya mana di dalam ruangan atau pulang ke kampung, yang di sana sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa."
"Kita harus melihat lebih detail di lapangan angka-angkanya," jelas Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan, setiap kementerian sebelumnya mempunyai sikap yang berbeda terkait kebijakan mudik di tengah pandemi virus corona ini.
"Semua kementerian itu pro dan kontra, ada yang setuju ada yang tidak setuju," ujarnya.
"Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada menteri bahwa suatu saat akan saya larang," jelas Jokowi.
Ia mengatakan, jutaan orang bersikeras tetap ingin mudik ke daerah asal, meskipun sudah ada imbauan dari pemerintah.
"Itung-itungan terakhir kita yang masih ingin mudik, itu kajian lapangan kita masih jutaan, bukan ribuan," terangnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)